Inilah Sejumlah Tantangan Reformasi Birokrasi ke Depan
Kamis, 30 September 2021 - 16:58 WIB
Terdapat 3 sasaran reformasi, yakni pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
"Arahan presiden terkait masalah efisiensi birokrasi, yaitu money follows program, e-government, stop pemborosan anggaran, fokus kinerja bukan SPJ. Selain itu, ada arahan tambahan dari presiden untuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diarahkan kepada struktur organisasi pemerintah dua level dan pengembangan jabatan fungsional (JF) sebagai jabatan profesi," kata Guspika.
Baca juga: Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi
Adapun peran fungsional perencana sesuai keahliannya dibagi ke dalam 3 kelompok bidang yaitu, ekonomi, sosial dan spasial. "Diharapkan dengan adanya pengelompokan bidang keahlian dapat meningkatkan kualitas output, clarity of direction dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, berpendapat Indonesia mengalami stagnan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018-2020. Hal ini menjadi konsen pemerintah bagaimana meningkatkan east of doing business di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui reformasi birokrasi.
"Saat ini pemerintah fokus pada reformasi birokrasi, yaitu penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," katanya.
"Arahan presiden terkait masalah efisiensi birokrasi, yaitu money follows program, e-government, stop pemborosan anggaran, fokus kinerja bukan SPJ. Selain itu, ada arahan tambahan dari presiden untuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diarahkan kepada struktur organisasi pemerintah dua level dan pengembangan jabatan fungsional (JF) sebagai jabatan profesi," kata Guspika.
Baca juga: Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi
Adapun peran fungsional perencana sesuai keahliannya dibagi ke dalam 3 kelompok bidang yaitu, ekonomi, sosial dan spasial. "Diharapkan dengan adanya pengelompokan bidang keahlian dapat meningkatkan kualitas output, clarity of direction dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, berpendapat Indonesia mengalami stagnan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018-2020. Hal ini menjadi konsen pemerintah bagaimana meningkatkan east of doing business di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui reformasi birokrasi.
"Saat ini pemerintah fokus pada reformasi birokrasi, yaitu penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," katanya.
Lihat Juga :