Pentingnya Pemimpin (Daerah) Memahami Informasi Geospasial
Selasa, 28 September 2021 - 16:33 WIB
Dian Ardiansyah
Pranata Humas di Badan Informasi Geospasial
Betapa luasnya wilayah Indonesia, yang jika ditarik garis datar, terbentang dari Barat di Pulau Rondo hingga Timur di Pulau Papua. Sedangkan garis tegak, dari Utara di Pulau Miangas hingga Selatan di Pulau Ndana, tak semua orang mampu membayangkannya.
Padanannya, jika wilayah itu disandingkan dengan Benua Eropa, posisi Indonesia setara dengan garis horizontal yang ditarik dari Kota London hingga ke Barat, berakhir di Kota Baghdad. Dan garis vertikal dari Jerman ke Selatan, yang berakhir di Aljazair. Ini artinya, ketika memimpin Indonesia seluas itu hanya dilakukan oleh satu presiden, namun di Eropa dibutuhkan sedikitnya lima presiden atau perdana menteri.
Deskripsi geografis sederhana ini, menggambarkan betapa luasnya wilayah Indonesia. Di balik pemahaman itu pula, disadari pengelolaan dan pembangunan di wilayah yang demikian luas itu, sangat kompleks. Terlebih jika dilihat lebih dalam, Indonesia terdiri dari 514 daerah tingkat II, di 34 daerah tingkat I. Keberagaman latar belakang dan tujuan, melahirkan kompleksitas pengelolaan yang tinggi.
Perencanaan Pembangunan nasional Berbasis T-H-I-S
Dalam kaitan dengan pengelolaan dan pembangunan wilayah luas Indonesia itu, Kementerian PPN/Bappenas, menerjemahkan pembangunan sebagai tercapainya kecerdasan kehidupan bangsa dengan segala macam atributnya. Sehingga perlu ada perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, namun tetap tanggap terhadap perubahan. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang memandu: penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional harus dilakukan dengan pendekatan money follow program. Sasaran perencanaan dengan pendekatan ini adalah mewujudkan hasil pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Pranata Humas di Badan Informasi Geospasial
Betapa luasnya wilayah Indonesia, yang jika ditarik garis datar, terbentang dari Barat di Pulau Rondo hingga Timur di Pulau Papua. Sedangkan garis tegak, dari Utara di Pulau Miangas hingga Selatan di Pulau Ndana, tak semua orang mampu membayangkannya.
Padanannya, jika wilayah itu disandingkan dengan Benua Eropa, posisi Indonesia setara dengan garis horizontal yang ditarik dari Kota London hingga ke Barat, berakhir di Kota Baghdad. Dan garis vertikal dari Jerman ke Selatan, yang berakhir di Aljazair. Ini artinya, ketika memimpin Indonesia seluas itu hanya dilakukan oleh satu presiden, namun di Eropa dibutuhkan sedikitnya lima presiden atau perdana menteri.
Deskripsi geografis sederhana ini, menggambarkan betapa luasnya wilayah Indonesia. Di balik pemahaman itu pula, disadari pengelolaan dan pembangunan di wilayah yang demikian luas itu, sangat kompleks. Terlebih jika dilihat lebih dalam, Indonesia terdiri dari 514 daerah tingkat II, di 34 daerah tingkat I. Keberagaman latar belakang dan tujuan, melahirkan kompleksitas pengelolaan yang tinggi.
Baca Juga
Perencanaan Pembangunan nasional Berbasis T-H-I-S
Dalam kaitan dengan pengelolaan dan pembangunan wilayah luas Indonesia itu, Kementerian PPN/Bappenas, menerjemahkan pembangunan sebagai tercapainya kecerdasan kehidupan bangsa dengan segala macam atributnya. Sehingga perlu ada perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, namun tetap tanggap terhadap perubahan. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang memandu: penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional harus dilakukan dengan pendekatan money follow program. Sasaran perencanaan dengan pendekatan ini adalah mewujudkan hasil pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Lihat Juga :
tulis komentar anda