LaNyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa di Rakernas BEM SI
Selasa, 28 September 2021 - 13:44 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka. Hal itu disampaikan saat secara virtual berbicara pada Rakernas XIV BEM SI di UMY, Selasa (28/9/2021). Foto/Istimewa
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka. Hal itu disampaikan LaNyalla saat secara virtual berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (28/9/2021).
Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tiga palka yang dimiliki untuk menunjang ekonomi Indonesia adalah koperasi, BUMN, dan swasta. "Dengan tiga palka itu, seandainya ada satu palka yang bocor, maka kapal tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam stuktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya.
Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. "Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," kata LaNyalla.
Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. "Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla.
Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tiga palka yang dimiliki untuk menunjang ekonomi Indonesia adalah koperasi, BUMN, dan swasta. "Dengan tiga palka itu, seandainya ada satu palka yang bocor, maka kapal tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam stuktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya.
Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tak akan merembet pada hal lainnya. "Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," kata LaNyalla.
Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. "Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla.
Lihat Juga :