Nakes Diserang KKB di Papua, DPR: Keamanan di Wilayah Konflik Harus Jadi Prioritas
Senin, 20 September 2021 - 00:28 WIB
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah konflik. Foto: SINDOnews/Dok
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah konflik. Ia mengecam penyerangan nakes oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, tidak terulang lagi.
Baca juga: Beredar Video Kesaksian Nakes Tentang Kekejaman KKB, 3 Suster Dilucuti Pakaian Dalamnya, Disiksa dan Dilempar ke Jurang
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apa pun. Mereka berada di daerah terpencil, di pengunungan Papua, untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty Minggu (19/9/2021).
Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Baca juga: Diserang KKB, Menko PMK Mendesak Pengamanan Nakes di Papua Dipertebal
Baca juga: Beredar Video Kesaksian Nakes Tentang Kekejaman KKB, 3 Suster Dilucuti Pakaian Dalamnya, Disiksa dan Dilempar ke Jurang
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apa pun. Mereka berada di daerah terpencil, di pengunungan Papua, untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty Minggu (19/9/2021).
Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Baca juga: Diserang KKB, Menko PMK Mendesak Pengamanan Nakes di Papua Dipertebal
Lihat Juga :