Trik AKP Stepanus Terima Duit Suap: Lewat Rekening Adik Pacar hingga Safe House

Senin, 13 September 2021 - 13:23 WIB
Bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju menggunakan pacarnya agar penerimaan suap bisa mulus. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap bagaimana siasat mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Stepanus Robin Pattuju untuk menerima uang suap. Dua di antaranya melalui rekening Riefka Amalia, adik pacarnya, hingga mencari safe house atau rumah aman untuk serah terima uang secara tunai dengan sejumlah pihak.

"Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, Riefka Amalia (adik dari teman wanita terdakwa) membuka rekening tabungan BCA atas permintaan dan demi kepentingan terdakwa. Kartu ATM rekening tersebut dipegang terdakwa dan Riefka Amalia dapat mengakses rekening tersebut dengan layanan aplikasi mobile banking," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Lie Putra Setiawan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).

"Selain itu, terdakwa juga mencari lokasi (safe house) guna tempat bertemu terdakwa dengan Maskur Husain dan pihak lain untuk melakukan serah-terima uang," imbuhnya.





Stepanus didakwa telah menerima suap sebesar Rp11,025 miliar dan USD36 ribu yang setara Rp513 juta dari berbagai pihak. Jika ditotal, Stepanus Robin menerima suap Rp11,5 miliar. Ia didakwa menerima suap bersama-sama dengan rekannya seorang pengacara, Maskur Husain.

Uang sebesar Rp11,5 miliar berasal dari Wali Kota non-aktif Tanjungbalai, M Syahrial sebesar Rp1,69 miliar. Kemudian, sejumlah Rp3 miliar dan 36.000 dolar AS berasal dari Wakil Ketua DPR RI asal Golkar, Azis Syamsuddin dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.

Stepanus Robin pun menerima Rp507 juta dari mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan senilai Rp5,1 miliar dari bekas Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Stepanus juga disebut menerima uang dari Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendi sebesar Rp525 juta.

Stepanus Robin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

a
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More