Bantah Pernyataan Zulhas, PPP Tegaskan Tak Bahas Amendemen UUD 1945 di Istana

"Bahwa misalnya ada yang menyuarakan ya kan itu biasa. Tapi tidak kemudian dibahas dibicarakan bahwa ya kayanya memang perlu amendemen tidak seperti itu,” terangnya.

Untuk diketahui, dalam Rapat kerja Nasional (Rakernas) II, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengungkap isi pertemuan paprol koalisidi Istana Negara. Secara umum, topik yang dibahas seperti soal pandemi COVID-19. Akan tetapi, kata dia, juga dibahas soal evaluasi lembaga negara dan Amendemen UUD 1945.

"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas.

Melihat kenyataan seperti itu, Wakil Ketua MPR RI ini memandang setelah 23 tahun berjalan Amendemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Evaluasi itu juga untuk menata ulang jalan setapak demokrasi di masa depan. Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945, Fadjroel: Presiden Tak Campuri Urusan MPR

"Jadi setelah 23 tahun, hasil amendemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau kemana, perlu dievaluasi," katanya.