Hari Pertama Pembelajaran Tatap Muka, Ketua DPR Minta Sekolah Lakukan Evaluasi
Senin, 30 Agustus 2021 - 19:40 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta sekolah yang mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) hari pertama untuk melakukan evaluasi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta sekolah yang mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) hari pertama melakukan berbagai evaluasi. Hal ini penting untuk melakukan perbaikan-perbaikan PTM ke depannya.
“Evaluasi juga bertujuan agar pihak sekolah bisa mengetahui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka sehingga bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan yang akan lebih menunjang pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas,” kata Puan di Jakarta, Senin (30/8/2021).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu kembali mengingatkan pihak sekolah agar menjalankan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat di sekolah. Pedoman Prokes ini sudah diatur dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. “Jalankan standar Prokes sesuai pedoman, dan tenaga pendidik harus lebih ekstra dalam membimbing anak-anak, khususnya untuk siswa SD di tingkat terkecil, agar selalu tertib menjaga jarak dengan teman-temannya,” ujarnya.
Puan meminta pihak sekolah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan terus melakukan mitigasi protokol kesehatan sesuai imbauan dari Satgas Penanganan Covid-19. Kemudian, fasilitas dan sarana prasarana penunjang sekolah tatap muka di era pandemi Covid-19 harus disiapkan sebaik-baiknya. “Juga selalu ingatkan siswa agar tidak berkerumun dan pastikan mereka untuk langsung pulang ke rumah setelah PTM selesai,” tutur dia.
Politikus PDI-Perjuangan itu pun meminta agar pihak sekolah tetap memberikan pelayanan terbaik kepada siswa yang tidak mendapatkan izin mengikuti PTM dari orangtuanya. Sekolah harus bisa memahami kekhawatiran maupun ketidaksiapan orangtua melepas anaknya ke sekolah.
“Maka saya mendorong daerah untuk cepat menyelesaikan program vaksinasi kepada anak-anak yang telah memenuhi syarat mendapatkan vaksin. Dengan begitu, kekhawatiran orangtua akan berkurang saat mengirimkan anak-anaknya kembali belajar ke sekolah,” katanya.
Puan mendukung pembelajaran tatap muka dilakukan di daerah-daerah yang memenuhi syarat dan di sekolah-sekolah yang telah siap menerapkannya. Sebab menurut Puan, ada banyak kendala yang muncul dari pelaksanaan sekolah daring selama ini. “Untuk pihak sekolah, Disdik, orangtua dan wali murid, mari awasi secara bersama pelaksanaan sekolah tatap muka ini, demi keamanan belajar anak-anak kita,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah daerah yang berada dalam status PPKM Level 3-1 hari ini mulai menerapkan PTM terbatas, termasuk DKI Jakarta. Pelaksanaan sekolah tatap muka ini dilakukan secara bergantian dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar, mengingat ada syarat kapasitas dalam setiap kelas.
“Evaluasi juga bertujuan agar pihak sekolah bisa mengetahui berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka sehingga bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan yang akan lebih menunjang pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas,” kata Puan di Jakarta, Senin (30/8/2021).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu kembali mengingatkan pihak sekolah agar menjalankan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat di sekolah. Pedoman Prokes ini sudah diatur dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. “Jalankan standar Prokes sesuai pedoman, dan tenaga pendidik harus lebih ekstra dalam membimbing anak-anak, khususnya untuk siswa SD di tingkat terkecil, agar selalu tertib menjaga jarak dengan teman-temannya,” ujarnya.
Puan meminta pihak sekolah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan terus melakukan mitigasi protokol kesehatan sesuai imbauan dari Satgas Penanganan Covid-19. Kemudian, fasilitas dan sarana prasarana penunjang sekolah tatap muka di era pandemi Covid-19 harus disiapkan sebaik-baiknya. “Juga selalu ingatkan siswa agar tidak berkerumun dan pastikan mereka untuk langsung pulang ke rumah setelah PTM selesai,” tutur dia.
Politikus PDI-Perjuangan itu pun meminta agar pihak sekolah tetap memberikan pelayanan terbaik kepada siswa yang tidak mendapatkan izin mengikuti PTM dari orangtuanya. Sekolah harus bisa memahami kekhawatiran maupun ketidaksiapan orangtua melepas anaknya ke sekolah.
Baca Juga
“Maka saya mendorong daerah untuk cepat menyelesaikan program vaksinasi kepada anak-anak yang telah memenuhi syarat mendapatkan vaksin. Dengan begitu, kekhawatiran orangtua akan berkurang saat mengirimkan anak-anaknya kembali belajar ke sekolah,” katanya.
Puan mendukung pembelajaran tatap muka dilakukan di daerah-daerah yang memenuhi syarat dan di sekolah-sekolah yang telah siap menerapkannya. Sebab menurut Puan, ada banyak kendala yang muncul dari pelaksanaan sekolah daring selama ini. “Untuk pihak sekolah, Disdik, orangtua dan wali murid, mari awasi secara bersama pelaksanaan sekolah tatap muka ini, demi keamanan belajar anak-anak kita,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah daerah yang berada dalam status PPKM Level 3-1 hari ini mulai menerapkan PTM terbatas, termasuk DKI Jakarta. Pelaksanaan sekolah tatap muka ini dilakukan secara bergantian dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar, mengingat ada syarat kapasitas dalam setiap kelas.
(cip)
tulis komentar anda