Agresi Militer Belanda II, Upaya Kompeni Melumpuhkan Pemerintahan Indonesia
Senin, 30 Agustus 2021 - 07:52 WIB
Bersamaan dengan serangan yang dilancarkan, Belanda juga mengumumkan bahwa tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas geladak Kapal Perang USS Reville milik Amerika pada 17 Januari 1948 tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Antara lain Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda; dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Setelah berhasil menguasai Maguwo, tentara Belanda kemudian merangsek ke Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, Belanda pun berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ikut diamankan sejumlah tokoh lain, seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo.
Baca juga: 10 Agresi Militer Terhadap Target Sipil Paling Brutal di Dunia
Belanda kemudian mengasingkan para tokoh yang ditangkap. Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara. Mereka diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Adapun Mohammad Hatta, RS Soerjadarma, Mr Assaat, Mr AG Pringgodigdo diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang, Pulau Bangka. Mereka dibawa ke Bukti Menumbik Mentok.
Namun sebelum ditangkap, Bung Karno dan Bung Hatta membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran, Mr Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukitinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia diberikan kuasa untuk mengambil alih pemerintah pusat dan membentuk kabinet.
Untuk menjaga kemungkinan Syafruddin gagal membentuk pemerintahan di Bukittingi, Presiden Soekarno juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N Palar dan Menteri Keuangan Mr AA Maramis yang sedang berada di New Delhi. Bung Karno meminta mereka menyiapkan pembentukan Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.
Setelah berhasil menguasai Maguwo, tentara Belanda kemudian merangsek ke Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, Belanda pun berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ikut diamankan sejumlah tokoh lain, seperti Sutan Sjahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan AG Pringgodigdo.
Baca juga: 10 Agresi Militer Terhadap Target Sipil Paling Brutal di Dunia
Belanda kemudian mengasingkan para tokoh yang ditangkap. Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara. Mereka diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Adapun Mohammad Hatta, RS Soerjadarma, Mr Assaat, Mr AG Pringgodigdo diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang, Pulau Bangka. Mereka dibawa ke Bukti Menumbik Mentok.
Namun sebelum ditangkap, Bung Karno dan Bung Hatta membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran, Mr Syafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukitinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia diberikan kuasa untuk mengambil alih pemerintah pusat dan membentuk kabinet.
Untuk menjaga kemungkinan Syafruddin gagal membentuk pemerintahan di Bukittingi, Presiden Soekarno juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N Palar dan Menteri Keuangan Mr AA Maramis yang sedang berada di New Delhi. Bung Karno meminta mereka menyiapkan pembentukan Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.
Lihat Juga :