Larang Mudik, Pemerintah Harus Beri Kompensasi kepada Masyarakat
Selasa, 21 April 2020 - 14:19 WIB
Pemerintah diharapkan memberi kompensasi bagi masyarakat menyusul kebijakan larangan mudik Lebaran 2020. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Analis Sosial Politik asal Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap, larangan pemerintah agar masyarakat tidak mudik Lebaran tahun ini positif untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Ujang berharap, ketika pemerintah melarang rakyatnya mudik maka implementasi di lapangan harus jelas yakni kompensasi apa yang bisa diberikan ke mereka. "Jangan sekedar melarang. Tapi implementasinya acak-acakan, dan tidak ada tawaran atau kompensasi apapun buat rakyat," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/4/2020).
Lebih lanjut Ujang menyatakan, jangan sampai pemerintah melarang rakyat mudik, namun di saat bersamaan rakyat hidup kelaparan di perantauan. Ujang pun melihat, kebijakan pemerintah berubah-ubah, setelah sebelumnya tak melarang, saat ini mulai dilarang sehingga terkesan terlambat.
"Malarang mudik boleh. Namun apa yang bisa ditawarkan atau diberikan bagi rakyat yang tak jadi mudik agar mereka happy," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Ujang berharap, ketika pemerintah melarang rakyatnya mudik maka implementasi di lapangan harus jelas yakni kompensasi apa yang bisa diberikan ke mereka. "Jangan sekedar melarang. Tapi implementasinya acak-acakan, dan tidak ada tawaran atau kompensasi apapun buat rakyat," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/4/2020).
Lebih lanjut Ujang menyatakan, jangan sampai pemerintah melarang rakyat mudik, namun di saat bersamaan rakyat hidup kelaparan di perantauan. Ujang pun melihat, kebijakan pemerintah berubah-ubah, setelah sebelumnya tak melarang, saat ini mulai dilarang sehingga terkesan terlambat.
"Malarang mudik boleh. Namun apa yang bisa ditawarkan atau diberikan bagi rakyat yang tak jadi mudik agar mereka happy," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
(cip)
tulis komentar anda