Ubedilah Ungkap Empat Alasan Elektabilitas Partai Terjerat Korupsi Masih Tinggi
Selasa, 24 Agustus 2021 - 20:48 WIB
Sejumlah lembaga survei merilis masih tingginya elektabilitas partai politik (Parpol) meski kadernya terjerat dalam kasus korupsi. Foto/SIINDOnews
JAKARTA - Sejumlah lembaga survei merilis hasil surveinya yang menyebut elektabilitas partai politik (Parpol) yang korupsinya dahsyat masih berada di papan atas bahkan nomor satu.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengungkapkan ada empat alasan sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas partai penguasa atau partai yang terjerat korupsi masih tinggi. "Alasan pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sampel survei kemungkinan apolitik. Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini, termasuk informasi tentang partai paling korup,” ujar Ubedilah dalam keterangannya, Selasa (24/8/2021).
Alasan kedua, sambung Ubedilah, masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik, yaitu korupsi uang bansos. Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, kata Ubedilah, mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin dan memberi sanksi dengan tidak lagi memilih partai penguasa yang korup itu. Baca juga: PDIP Masih Merajai Elektabilitas Parpol Menghadapi Pemilu 2024
Alasan ketiga, tingginya elektabilitas tersebut menggambarkan bahwa antara rakyat dan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif. “Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara,” tukas Ubedilah yang juga Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies ini.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengungkapkan ada empat alasan sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitas partai penguasa atau partai yang terjerat korupsi masih tinggi. "Alasan pertama, karena masyarakat umum yang terjaring sampel survei kemungkinan apolitik. Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini, termasuk informasi tentang partai paling korup,” ujar Ubedilah dalam keterangannya, Selasa (24/8/2021).
Alasan kedua, sambung Ubedilah, masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik, yaitu korupsi uang bansos. Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, kata Ubedilah, mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin dan memberi sanksi dengan tidak lagi memilih partai penguasa yang korup itu. Baca juga: PDIP Masih Merajai Elektabilitas Parpol Menghadapi Pemilu 2024
Alasan ketiga, tingginya elektabilitas tersebut menggambarkan bahwa antara rakyat dan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif. “Partainya korup rakyatnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara,” tukas Ubedilah yang juga Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies ini.
Lihat Juga :