KPK Ungkap Banyak Pemda Berbondong-bondong Perbaiki DTKS saat Pandemi Covid-19
Kamis, 19 Agustus 2021 - 18:50 WIB
Warga saat mengambil bansos dari pemerintah. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 melanda banyak pemerintah daerah enggan memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ).
DTKS itu meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
"Pada awal dulu orang memandang sebelah mata buat DTKS karena bansos yang tunai belom ada, begitu pandemi mau diberikan bantuan baru Pemda berbondong-bondong memperbaiki," kata Pahala dalam diskusi secara daring, Kamis (19/8/2021).
Baca juga: DTKS Lawas Dinilai Jadi Penyebab Tumpang Tindih Penyaluran Bansos
"Di waktu awal bansos dikasih kami ngobrol dengan Kemensos yang Pemda update itu masih puluhan, tapi sekarang yang tidak update saja tinggal sedikit sekali, malah tebalik angkanya," katanya.
DTKS itu meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
"Pada awal dulu orang memandang sebelah mata buat DTKS karena bansos yang tunai belom ada, begitu pandemi mau diberikan bantuan baru Pemda berbondong-bondong memperbaiki," kata Pahala dalam diskusi secara daring, Kamis (19/8/2021).
Baca juga: DTKS Lawas Dinilai Jadi Penyebab Tumpang Tindih Penyaluran Bansos
"Di waktu awal bansos dikasih kami ngobrol dengan Kemensos yang Pemda update itu masih puluhan, tapi sekarang yang tidak update saja tinggal sedikit sekali, malah tebalik angkanya," katanya.
Lihat Juga :