Larangan Mudik Harus Dibarengi Penutupan Akses Transportasi
Selasa, 21 April 2020 - 13:10 WIB
Pemudik. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah melarang masyarakat mudik Lebaran di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan itu harus dibarengi penutupan akses berbagai moda transportasi.
"Saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat respons presiden ini, karena corona-nya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti, masuk golongan mudik, mudik duluan dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa, karena yang positif di luar Pulau Jawa habis berkunjung dari Jakarta," kata Irwan saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).
Wasekjen DPP Partai Demokrat ini melihat, berdasarkan pengalaman sejumlah kebijakan pemerintah sebelumnya, perintah presiden ini harus dikontrol agar benar-benar dijalankan oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, khususnya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim.
"Karena seringkali perintah presiden atau imbauan, kali ini larangan mudik, seringkali justru dibantah oleh pembantunya sendiri. Beberapa kali dikoreksi, lingkaran Istana saling membantah," ujarnya.
"Saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat respons presiden ini, karena corona-nya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti, masuk golongan mudik, mudik duluan dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa, karena yang positif di luar Pulau Jawa habis berkunjung dari Jakarta," kata Irwan saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).
Wasekjen DPP Partai Demokrat ini melihat, berdasarkan pengalaman sejumlah kebijakan pemerintah sebelumnya, perintah presiden ini harus dikontrol agar benar-benar dijalankan oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, khususnya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim.
"Karena seringkali perintah presiden atau imbauan, kali ini larangan mudik, seringkali justru dibantah oleh pembantunya sendiri. Beberapa kali dikoreksi, lingkaran Istana saling membantah," ujarnya.
Lihat Juga :