Perpanjangan PPKM, PKS Ingatkan Pemerintah Fokus Lindungi 4 Hal Dasar
Selasa, 10 Agustus 2021 - 13:18 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta mengatakan masih banyak permasalahan di lapangan yang belum teratasi dengan pemberlakuan PPKM, seperti masih adanya kelangkaan oksigen hingga keterlambatan penyaluran bansos. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2-4 sampai 16 Agustus 2021 pada Senin (9/8) kemarin. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta, masih banyak permasalahan di lapangan yang belum teratasi dengan pemberlakuan PPKM, seperti masih adanya kelangkaan oksigen hingga keterlambatan penyaluran bansos.
"Saat ini situasi terasa lebih rumit, di satu sisi masih tinggi tingkat penularan dan juga kematian akibat COVID-19, di sisi lain rakyat bawah menjerit karena semakin beratnya kondisi ekonomi. Mengapa situasi yang pelik ini terjadi, menurut saya karena penanganan COVID-19 dengan kebijakan PPKM ini tidak berangkat dari formula UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang malah membingungkan banyak pihak," ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021). Baca juga: PPKM Diperpanjang, Sumedang Berlakukan Sistem Ganjil Genap di Jalan Protokol
Menurut Sukamta, jika berharap pemerintah menggunakan formula UU Kekarantinaan Kesehatan dengan melalukan karantina wilayah atau PSBB nampaknya sulit terwujud. Maka dalam hal ini dia meminta pemerintah untuk fokus pada empat (4) perlindungan selama dilakukan PPKM.
Pertama, Sukamta menguraikan melindungi nyawa dan kesehatan, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Saat ini angka kematian harian masih di atas 1.000, tertinggi di dunia. Pemerintah harus fokus menekan angka kematian dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai hingga ke daerah-daerah.
"Saat ini situasi terasa lebih rumit, di satu sisi masih tinggi tingkat penularan dan juga kematian akibat COVID-19, di sisi lain rakyat bawah menjerit karena semakin beratnya kondisi ekonomi. Mengapa situasi yang pelik ini terjadi, menurut saya karena penanganan COVID-19 dengan kebijakan PPKM ini tidak berangkat dari formula UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang malah membingungkan banyak pihak," ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021). Baca juga: PPKM Diperpanjang, Sumedang Berlakukan Sistem Ganjil Genap di Jalan Protokol
Menurut Sukamta, jika berharap pemerintah menggunakan formula UU Kekarantinaan Kesehatan dengan melalukan karantina wilayah atau PSBB nampaknya sulit terwujud. Maka dalam hal ini dia meminta pemerintah untuk fokus pada empat (4) perlindungan selama dilakukan PPKM.
Pertama, Sukamta menguraikan melindungi nyawa dan kesehatan, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Saat ini angka kematian harian masih di atas 1.000, tertinggi di dunia. Pemerintah harus fokus menekan angka kematian dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai hingga ke daerah-daerah.
Lihat Juga :