Banggar DPR Minta Pemotongan Anggaran K/L untuk Corona Harus Proporsional
Jum'at, 01 Mei 2020 - 11:20 WIB
“Di sinilah maksud saya harus proporsionalnya. Kita bisa lihat bahwa anggaran MA lebih besar daripada Kejagung tapi pemotongannya justru lebih kecil. Kebijakan ini patut dipertimbangkan kembali mengingat kedua lembaga negara sama-sama merupakan instrumen hukum yang penting di Indonesia,” terang Sahroni.
“Jadi jangan ada ketimpangan atas pemotongan anggaran sehingga tidak propersional,” sambung Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPR itu.
Menurut legislator asal Tanjung Priok ini, sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, anggaran Kejagung sudah relatif kecil jika dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya seperti MA. Karenanya, pertimbangan untuk pemotongan anggaran ini harus benar-benar proporsional dan tepat sasaran.
“Kalau dibandingkan dengan MA, anggaran Kejaksaan Agung ini sudah kecil, kasihan kalau dipotong lagi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pemerintah perlu memperhatikan betul-betul aspek proporsionalitas anggaran agar pemotongannya juga tepat sasaran,” tandasnya.
“Jadi jangan ada ketimpangan atas pemotongan anggaran sehingga tidak propersional,” sambung Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPR itu.
Menurut legislator asal Tanjung Priok ini, sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, anggaran Kejagung sudah relatif kecil jika dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya seperti MA. Karenanya, pertimbangan untuk pemotongan anggaran ini harus benar-benar proporsional dan tepat sasaran.
“Kalau dibandingkan dengan MA, anggaran Kejaksaan Agung ini sudah kecil, kasihan kalau dipotong lagi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pemerintah perlu memperhatikan betul-betul aspek proporsionalitas anggaran agar pemotongannya juga tepat sasaran,” tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :