Rektor PTN/PTS ke Menko Polhukam: Pemerintah Perlu Benahi Komunikasi Publik Covid-19

JAKARTA - Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Pemerintah disarankan menata komunikasi publik penanganan Covid-19 agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

Hal ini mengemuka saat Menko Mahfud MD bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8/2021). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusivitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi Covid-19.



Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi, agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.

"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat diantara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujar Dwia yang juga disambut pertanyaan senada rektor yang lain.





Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik. “Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait Covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoaks di masyarakat,” ujar Ari yang merupakan guru besar di bidang ekonomi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi masukan dan kritik yang diberikan para rektor. Menurutnya, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal komunikasi ke publik. Karena itu, ia terus mengajak para rektor karena pemerintah meyakini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kondusifitas politik, hukum, dan keamanan di masa pandemi Covid-19.

Mahfud mengaku senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan.