Sensitivitas Retoris Elite
Selasa, 03 Agustus 2021 - 19:11 WIB
Gun Gun Heryanto (Foto: Istimewa)
Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
SITUASI pandemi yang dialami masyarakat saat ini, tak hanya memunculkan kerawanan dari sisi kesehatan, melainkan juga dari sisi sosial dan psikologis. Dampak ikutan nyata yang kerap kita temukan antara lain terpuruknya banyak usaha terutama skala menengah dan kecil, pemutusan hubungan kerja karyawan, dan hilangnya kemampuan bertahan di tengah tekanan yang dialami masyarakat. Butuh peran serta semua pihak, terutama hadirnya negara dalam menopang optimisme warga dengan menghadirkan manajemen kebencanaan nasional yang terukur, memberi keyakinan dan berdampak pada perbaikan mendesak. Hal lain yang diperlukan adalah kemampuan membangun empati di situasi sulit seperti saat ini. Mereka yang menjadi tokoh, public figure, opinion makers dan lain-lain harus mengembangkan sensitivitas retoris saat berkomentar di media massa maupun di media sosial.
Komunikasi Empatik
Salah satu yang dapat menciptakan kondusifnya situasi di kala pandemi adalah komunikasi empatik. Dalam perspektif akademik, komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Tujuan dari komunikasi empatik mengutip tulisan Cristina Lundqvist-Persson, Empathic Communication, its Background and Usefulness in Paediatric Care (2017), mencegah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari komunikasi yang sembrono dan non-profesional. Komunikasi empatik juga dapat menjadi salah satu bentuk promosi kesehatan, karena menciptakan kondisi untuk perubahan, pertumbuhan dan perkembangan dalam hubungan interpersonal secara umum. Dengan demikian benang merah dari komunikasi empatik tertuju pada perbaikan kualitas komunikasi dengan mengembangkan cara memahami, saling menguatkan dan meminimalkan potensi komunikasi yang dapat menjatuhkan mental komunikan.
Coba bayangkan di saat situasi serbasulit, ada sejumlah pejabat dan politisi yang seharusnya berkomitmen mengayomi tetapi justru berkomunikasi yang tidak menunjukkan sesitivitas retorisnya. Contoh, beberapa waktu lalu ada politisi dan juga anggota DPR RI dari sebuah partai yang menyampaikan usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat. Sontak pernyataan yang disampaikan Rabu (7/7/2021) tersebut memantik kekesalan publik dan membuat partai tempat politisi tersebut bernaung, harus meminta maaf secara terbuka. Komunikasi yang sembrono, dan tidak peka dengan kondisi yang sedang dialami banyak orang.
Belum usai polemik pernyataan tersebut, muncul lagi usulan tidak simpatik dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka berencana menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri atau isoman anggota DPR yang positif Covid-19. Meskipun penyediaan fasilitas isoman akan menggunakan dana dari anggaran perjalanan dinas luar negeri atau honor narasumber kegiatan yang tidak terpakai di masa pandemi, tetap saja hakikat uang yang digunakan tersebut adalah yang rakyat! Sementara rakyat sedang membutuhkannya. Lihat saja antrean pembelian oksigen, penuhnya rumah sakit, antrian pembelian obat di apotik dan lain-lain.
Di lain waktu, ada juga salah seorang pejabat yang menunjukkan ketidaksukaannya dikritik atas kekurangan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal yang lumrah di era demokrasi terbuka, kritik menjadi masukan dan sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Pernyataan verbal agresif dari salah seorang menteri di kabinet Jokowi menunjukkan abainya dia dengan aspek ethos dan phatos dalam beretorika di hadapan warga yang lagi terluka. Dia berperhatian pada aspek logos yang berkaitan dengan penggunaan argumentasi dan fakta-fakta, tetapi aspek ethos kredibilitas komunikator dan pathos berkaitan yang dengan dimensi yang menyentuh emosi diabaikan. Sebagai representasi pemerintah, pernyataannya harus lebih bijak, mengayomi, memberi arahan, menumbuhkan keyakinan, jangan true claim bahwa pihaknya telah dapat mengendalikan keadaan.
Pandemi tak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Oleh karenanya jangan menantang publik, justru harusnya merangkul bukan memukul, menciptkan harmoni bukan memaki.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
SITUASI pandemi yang dialami masyarakat saat ini, tak hanya memunculkan kerawanan dari sisi kesehatan, melainkan juga dari sisi sosial dan psikologis. Dampak ikutan nyata yang kerap kita temukan antara lain terpuruknya banyak usaha terutama skala menengah dan kecil, pemutusan hubungan kerja karyawan, dan hilangnya kemampuan bertahan di tengah tekanan yang dialami masyarakat. Butuh peran serta semua pihak, terutama hadirnya negara dalam menopang optimisme warga dengan menghadirkan manajemen kebencanaan nasional yang terukur, memberi keyakinan dan berdampak pada perbaikan mendesak. Hal lain yang diperlukan adalah kemampuan membangun empati di situasi sulit seperti saat ini. Mereka yang menjadi tokoh, public figure, opinion makers dan lain-lain harus mengembangkan sensitivitas retoris saat berkomentar di media massa maupun di media sosial.
Komunikasi Empatik
Salah satu yang dapat menciptakan kondusifnya situasi di kala pandemi adalah komunikasi empatik. Dalam perspektif akademik, komunikasi empatik adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini menciptakan interaksi yang membuat satu pihak memahami sudut pandang pihak lainnya. Tujuan dari komunikasi empatik mengutip tulisan Cristina Lundqvist-Persson, Empathic Communication, its Background and Usefulness in Paediatric Care (2017), mencegah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari komunikasi yang sembrono dan non-profesional. Komunikasi empatik juga dapat menjadi salah satu bentuk promosi kesehatan, karena menciptakan kondisi untuk perubahan, pertumbuhan dan perkembangan dalam hubungan interpersonal secara umum. Dengan demikian benang merah dari komunikasi empatik tertuju pada perbaikan kualitas komunikasi dengan mengembangkan cara memahami, saling menguatkan dan meminimalkan potensi komunikasi yang dapat menjatuhkan mental komunikan.
Coba bayangkan di saat situasi serbasulit, ada sejumlah pejabat dan politisi yang seharusnya berkomitmen mengayomi tetapi justru berkomunikasi yang tidak menunjukkan sesitivitas retorisnya. Contoh, beberapa waktu lalu ada politisi dan juga anggota DPR RI dari sebuah partai yang menyampaikan usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 bagi para pejabat. Sontak pernyataan yang disampaikan Rabu (7/7/2021) tersebut memantik kekesalan publik dan membuat partai tempat politisi tersebut bernaung, harus meminta maaf secara terbuka. Komunikasi yang sembrono, dan tidak peka dengan kondisi yang sedang dialami banyak orang.
Belum usai polemik pernyataan tersebut, muncul lagi usulan tidak simpatik dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka berencana menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri atau isoman anggota DPR yang positif Covid-19. Meskipun penyediaan fasilitas isoman akan menggunakan dana dari anggaran perjalanan dinas luar negeri atau honor narasumber kegiatan yang tidak terpakai di masa pandemi, tetap saja hakikat uang yang digunakan tersebut adalah yang rakyat! Sementara rakyat sedang membutuhkannya. Lihat saja antrean pembelian oksigen, penuhnya rumah sakit, antrian pembelian obat di apotik dan lain-lain.
Di lain waktu, ada juga salah seorang pejabat yang menunjukkan ketidaksukaannya dikritik atas kekurangan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal yang lumrah di era demokrasi terbuka, kritik menjadi masukan dan sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Pernyataan verbal agresif dari salah seorang menteri di kabinet Jokowi menunjukkan abainya dia dengan aspek ethos dan phatos dalam beretorika di hadapan warga yang lagi terluka. Dia berperhatian pada aspek logos yang berkaitan dengan penggunaan argumentasi dan fakta-fakta, tetapi aspek ethos kredibilitas komunikator dan pathos berkaitan yang dengan dimensi yang menyentuh emosi diabaikan. Sebagai representasi pemerintah, pernyataannya harus lebih bijak, mengayomi, memberi arahan, menumbuhkan keyakinan, jangan true claim bahwa pihaknya telah dapat mengendalikan keadaan.
Pandemi tak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Oleh karenanya jangan menantang publik, justru harusnya merangkul bukan memukul, menciptkan harmoni bukan memaki.
Lihat Juga :
tulis komentar anda