Tekan Penularan Corona, Pemerintah Harus Urai Ruang Interaksi Masyarakat
Selasa, 21 April 2020 - 08:45 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris memaparkan beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diprediksi akan diperpanjang. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda penurunan orang yang diduga terpapar atau positif COVID-19.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris memaparkan beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. “Pemahaman atas masalah virus Corona juga belum merata di kalangan masyarakat. Faktor lain, yang juga perlu mendapat perhatian kenapa PSBB perlu diperpanjang karena dalam konteks global indikasi penurunan penularan COVID-19 juga belum terjadi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/04/2020).
Untuk diketahui, PSBB di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 10 April dan akan berakhir 24 April nanti. Fahira meminta adanya perhatian lebih terhadap ruang-ruang terjadinya interaksi warga. Selama PSBB ini masih banyak orang bepergian dan berkerumun, terutama di daerah pemukiman.
“Harus mendapat perhatian untuk dievaluasi, terutama di sektor transportasi umum yang jalurnya melintasi Jabodetabek, seperti KRL. Juga jika ada perusahaan (di luar sektor yang dikecualikan) masih mewajibkan pekerja masuk kantor,” terangnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris memaparkan beberapa hal yang menjadi alasan tersebut. “Pemahaman atas masalah virus Corona juga belum merata di kalangan masyarakat. Faktor lain, yang juga perlu mendapat perhatian kenapa PSBB perlu diperpanjang karena dalam konteks global indikasi penurunan penularan COVID-19 juga belum terjadi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/04/2020).
Untuk diketahui, PSBB di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 10 April dan akan berakhir 24 April nanti. Fahira meminta adanya perhatian lebih terhadap ruang-ruang terjadinya interaksi warga. Selama PSBB ini masih banyak orang bepergian dan berkerumun, terutama di daerah pemukiman.
“Harus mendapat perhatian untuk dievaluasi, terutama di sektor transportasi umum yang jalurnya melintasi Jabodetabek, seperti KRL. Juga jika ada perusahaan (di luar sektor yang dikecualikan) masih mewajibkan pekerja masuk kantor,” terangnya.
Lihat Juga :