Masih Pandemi Covid-19, DPR Tolak Kenaikan Cukai Rokok
Rabu, 28 Juli 2021 - 03:29 WIB
Kebijakan PPKM sejauh ini, berpotensi menimbulkan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran terbuka di beberapa provinsi. Termasuk di daerah sentra tembakau yang merupakan serapan tenaga kerja oleh IHT jadi tumpuan ekonomi daerah, seperti Kudus, Temanggung, Jember, dan Deli.
Saat ini terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi IHT, mulai dari menurunnya ekonomi masyarakat akibat pandemi, kekhawatiran kembali naiknya tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), hingga kemungkinan penyederhanaan struktur tarif cukai (simplifikasi).
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Profesor Candra Fajri Ananda menuturkan bahwa pengenaan kebijakan harga (price policy) untuk alasan perlindungan kesehatan menjadi strategi yang kurang tepat sasaran.
Baca juga: Bank Dunia Rekomendasikan Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau
"Apabila pemerintah memang ingin menyelesaikan masalah kesehatan maka yang perlu dicari adalah solusi untuk mengendalikan efek produk tembakau, bukan membunuh industrinya melalui kenaikan tarif ataupun simplifikasi yang eksesif,” ujarnya.
Saat ini terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi IHT, mulai dari menurunnya ekonomi masyarakat akibat pandemi, kekhawatiran kembali naiknya tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), hingga kemungkinan penyederhanaan struktur tarif cukai (simplifikasi).
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Profesor Candra Fajri Ananda menuturkan bahwa pengenaan kebijakan harga (price policy) untuk alasan perlindungan kesehatan menjadi strategi yang kurang tepat sasaran.
Baca juga: Bank Dunia Rekomendasikan Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau
"Apabila pemerintah memang ingin menyelesaikan masalah kesehatan maka yang perlu dicari adalah solusi untuk mengendalikan efek produk tembakau, bukan membunuh industrinya melalui kenaikan tarif ataupun simplifikasi yang eksesif,” ujarnya.
Lihat Juga :