OTT Pejabat UNJ, Fungsi Pengawasan Itjen Kemendikbud Dipertanyakan
Kamis, 28 Mei 2020 - 07:25 WIB
Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Foto/Website UNJ
JAKARTA - Kelompok akademisi yang menamakan diri Aliansi Alumni Peduli Pendidikan Berintegritas menyoroti kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) belum lama ini.
Setelah mencermati dengan seksama berbagai fakta dan pemberitaan yang muncul terkait kasus OTT di UNJ oleh KPK, Aliansi Alumni menilai kasus tersebut lemah.
"Kasus ini secara legal lemah karena tidak memenuhi unsur penyuapan, gratifikasi, apalagi korupsi. Oleh karena itu tidak pada tempatnya Inspektur Jenderal (Kemendikbud-red) melibatkan KPK pada kasus ini, karena pada akhirnya KPK melimpahkannya kepada kepolisian," tulis pernyataan sikap Chakam Failasuf dan Sarkadi dari Aliansi Alumni Pendidikan Berintegritas yang diterima redaksi SINDOnews, Kamis (28/5/2020). ( )
Menurut mereka, kasus ini muncul lebih karena ketidakpatutan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan peran pembinaan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta kepolisian untuk menangani kasus ini secara profesional, kompeten, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah
Mereka juga mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindak secara tegas oknum-oknum Itjen Kemendikbud yang telah melakukan tindakan tidak patut dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga mencoreng nama baik kementerian.( )
Aliansi juga mendesak pimpinan UNJ untuk menjalankan tata kelola kampus yang profesional dan akuntabel serta melakukan pembinaan tegas pada individu-individu yang bermanuver dengan syahwat kekuasaan sehingga merusak nama baik UNJ.
Setelah mencermati dengan seksama berbagai fakta dan pemberitaan yang muncul terkait kasus OTT di UNJ oleh KPK, Aliansi Alumni menilai kasus tersebut lemah.
"Kasus ini secara legal lemah karena tidak memenuhi unsur penyuapan, gratifikasi, apalagi korupsi. Oleh karena itu tidak pada tempatnya Inspektur Jenderal (Kemendikbud-red) melibatkan KPK pada kasus ini, karena pada akhirnya KPK melimpahkannya kepada kepolisian," tulis pernyataan sikap Chakam Failasuf dan Sarkadi dari Aliansi Alumni Pendidikan Berintegritas yang diterima redaksi SINDOnews, Kamis (28/5/2020). ( )
Menurut mereka, kasus ini muncul lebih karena ketidakpatutan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan peran pembinaan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta kepolisian untuk menangani kasus ini secara profesional, kompeten, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah
Mereka juga mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindak secara tegas oknum-oknum Itjen Kemendikbud yang telah melakukan tindakan tidak patut dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga mencoreng nama baik kementerian.( )
Aliansi juga mendesak pimpinan UNJ untuk menjalankan tata kelola kampus yang profesional dan akuntabel serta melakukan pembinaan tegas pada individu-individu yang bermanuver dengan syahwat kekuasaan sehingga merusak nama baik UNJ.
(dam)
tulis komentar anda