Pentingnya Pemerataan Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan di Tengah Pandemi Covid
Rabu, 21 Juli 2021 - 15:06 WIB
Di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara (Bali, NTT, dan NTB), Provinsi NTT dan NTB termasuk dalam kondisi yang ideal dengan rasio tenaga dokter dan jumlah penduduk sebesar 1:1.001 dan 1:1.155. Adapun Provinsi Bali, berada dalam kondisi yang tidak ideal dengan 1 dokter harus melayani 2.660 jiwa. Kemudian di wilayah Kalimantan, kelima provinsi termasuk dalam kondisi yang ideal dengan tenaga dokter terbanyak dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur (1.496 orang), dan Kalimantan Utara dengan
jumlah tenaga dokter paling sedikit (348 orang).
Di Sulawesi, hanya Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kondisi tidak ideal (angka rasio tenaga dokter dengan jumlah penduduk 1:2567. Sementara, provinsi dengan jumlah tenaga dokter yang paling sedikit jatuh kepada Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 375 orang dengan jumlah penduduk sebesar 1.355.554 jiwa.
Dalam wilayah Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku dan Maluku Utara telah berada dalam kondisi yang ideal apabila dilihat dari perbandingan rasio tenaga dokter dengan jumlah penduduk, yaitu 1:585 dan 1:403.
Di wilayah Papua, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga dokter paling sedikit di Indonesia, yaitu sebanyak 382 orang.
Menyikapi kondisi tersebut di atas, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia harus jadi perhatian pemerintah. "Kenapa ? Itu adalah bagian daripada pembangunan. Jadi kalau kita membuat pembangunan itu merata, maka guru-guru dan tenaga medis itu juga harus didistribusikan secara merata," ujar Saleh saat dihubungi, Rabu (21/7/2021).
Sebab, kata Saleh, kalau tenaga medisnya tidak merata, maka akses kepada pelayanan kesehatan yang baik juga tidak merata. 'Maka, pekerjaan pemerintah itu tidak mudah untuk hal ini," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Saleh pun memberikan beberapa catatan. Pertama, menurut dia, pemerintah harus membangun lembaga-lembaga pendidikan kesehatan secara merata. "Itu dulu awalnya. Jadi jangan terpusat hanya di kota-kota besar saja, tetapi harus didistribusikan secara merata. Sehingga orang kalau mau belajar tentang kesehatan itu dia tidak lari ke kota semua," tutur legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.
Kedua, dia menilai pemerintah juga harus menyiapkan sarana kesehatan dan fasilitas kesehatannya di seluruh Indonesia secara merata. "Karena ada beberapa kasus dimana ada dokter-dokter spesialis tidak bisa memanfaatkan ilmunya karena alat-alat kesehatannya tidak ada dan tidak tersedia di rumah sakit di mana dia bekerja. Karena itu, ini juga harus disiapkan," kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
jumlah tenaga dokter paling sedikit (348 orang).
Di Sulawesi, hanya Sulawesi Selatan yang termasuk dalam kondisi tidak ideal (angka rasio tenaga dokter dengan jumlah penduduk 1:2567. Sementara, provinsi dengan jumlah tenaga dokter yang paling sedikit jatuh kepada Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 375 orang dengan jumlah penduduk sebesar 1.355.554 jiwa.
Dalam wilayah Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku dan Maluku Utara telah berada dalam kondisi yang ideal apabila dilihat dari perbandingan rasio tenaga dokter dengan jumlah penduduk, yaitu 1:585 dan 1:403.
Di wilayah Papua, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga dokter paling sedikit di Indonesia, yaitu sebanyak 382 orang.
Menyikapi kondisi tersebut di atas, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia harus jadi perhatian pemerintah. "Kenapa ? Itu adalah bagian daripada pembangunan. Jadi kalau kita membuat pembangunan itu merata, maka guru-guru dan tenaga medis itu juga harus didistribusikan secara merata," ujar Saleh saat dihubungi, Rabu (21/7/2021).
Sebab, kata Saleh, kalau tenaga medisnya tidak merata, maka akses kepada pelayanan kesehatan yang baik juga tidak merata. 'Maka, pekerjaan pemerintah itu tidak mudah untuk hal ini," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Saleh pun memberikan beberapa catatan. Pertama, menurut dia, pemerintah harus membangun lembaga-lembaga pendidikan kesehatan secara merata. "Itu dulu awalnya. Jadi jangan terpusat hanya di kota-kota besar saja, tetapi harus didistribusikan secara merata. Sehingga orang kalau mau belajar tentang kesehatan itu dia tidak lari ke kota semua," tutur legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.
Kedua, dia menilai pemerintah juga harus menyiapkan sarana kesehatan dan fasilitas kesehatannya di seluruh Indonesia secara merata. "Karena ada beberapa kasus dimana ada dokter-dokter spesialis tidak bisa memanfaatkan ilmunya karena alat-alat kesehatannya tidak ada dan tidak tersedia di rumah sakit di mana dia bekerja. Karena itu, ini juga harus disiapkan," kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
tulis komentar anda