Gerindra Minta Pemerintah Segera Salurkan Bantuan ke Masyarakat Terdampak PPKM
Sabtu, 17 Juli 2021 - 21:05 WIB
Fraksi Gerindra di DPR minta pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy, Jumat (16/7/2021), sesuai hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Merespons hal tersebut, Fraksi Gerindra di DPR minta pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. Sebab, banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian.
"Apa yang telah diputuskan pemerintah dengan memperpanjang PPKM, saya kira itu hal baik untuk memutus mata rantai Covid-19. Namun, masyarakat yang terdampak ini tidak kalah penting untuk mendapat perhatian akibat dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini. Maka upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting, supaya ketaatan mereka kepada PPKM Darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya. Sehingga dapur tetap ngebul," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).
Baca juga: Perpanjangan PPKM Darurat Belum Pasti, Pengumuman Resmi 2 Hari Lagi
Menurutnya, masyarakat yang paling terdampak PPKM Darurat mayoritas adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, sopir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan UMKM serta sektor informal lainnya.
"Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam menaati PPKM darurat," kata Ahmad Muzani.
Memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM darurat sekarang. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi. Sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.
"Ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan. Namun dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid di sisi lain. Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan. Inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM darurat ini," kata Ahmad Muzani yang juga Wakil Ketua MPR ini.
Merespons hal tersebut, Fraksi Gerindra di DPR minta pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. Sebab, banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian.
"Apa yang telah diputuskan pemerintah dengan memperpanjang PPKM, saya kira itu hal baik untuk memutus mata rantai Covid-19. Namun, masyarakat yang terdampak ini tidak kalah penting untuk mendapat perhatian akibat dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini. Maka upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting, supaya ketaatan mereka kepada PPKM Darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya. Sehingga dapur tetap ngebul," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).
Baca juga: Perpanjangan PPKM Darurat Belum Pasti, Pengumuman Resmi 2 Hari Lagi
Menurutnya, masyarakat yang paling terdampak PPKM Darurat mayoritas adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, sopir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan UMKM serta sektor informal lainnya.
"Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam menaati PPKM darurat," kata Ahmad Muzani.
Memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM darurat sekarang. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi. Sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.
"Ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan. Namun dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid di sisi lain. Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan. Inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM darurat ini," kata Ahmad Muzani yang juga Wakil Ketua MPR ini.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda