Picu Polemik, KP3I Minta Jokowi Jelaskan Soal Polemik Vaksin Berbayar
Selasa, 13 Juli 2021 - 21:25 WIB
Kalau pemerintah nantinya melanjutkan rencananya terkait vaksin berbayar, menurut Tom, pemerintah juga harus menyampaikan dengan apa adanya soal informasi vaksin berbayar yang akan dijalankan. "Apakah mutu, kualitas dan kuantitasnya berbeda dengan yang gratis?," ungkapnya penasaran.
Selain itu, Tom juga berpendapat perbedaan sikap di kalangan politisi di Senayan, dimana sebagian fraksi mendukung vaksinasi berbayar tetapi fraksi lainnya menolak keras, hal ini sebagai bukti fraksi-fraksi di DPR lebih mengedepankan kepentingan peribadi dan kelompok daripada kepentingan umum.
"Mereka perlu diingatkan, bahwa dalam membuat kebijakan dan informasi pemerintah jangan seperti terbelah, sepertinya pemerintah harus berulang-ulang membaca Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 serta pasal 1 ayat 2, pasal 28, pasal 28A sampai 28J, pasal 30, pasal 31 pasal 32 UUD 1945. Jadi, kami minta sikap pemerintah jangan membuat rakyat bingung dengan kebijakan dan pernyataan yang terus berbeda-beda," Tom mengingatkan.
Selain itu, Tom juga berpendapat perbedaan sikap di kalangan politisi di Senayan, dimana sebagian fraksi mendukung vaksinasi berbayar tetapi fraksi lainnya menolak keras, hal ini sebagai bukti fraksi-fraksi di DPR lebih mengedepankan kepentingan peribadi dan kelompok daripada kepentingan umum.
"Mereka perlu diingatkan, bahwa dalam membuat kebijakan dan informasi pemerintah jangan seperti terbelah, sepertinya pemerintah harus berulang-ulang membaca Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 serta pasal 1 ayat 2, pasal 28, pasal 28A sampai 28J, pasal 30, pasal 31 pasal 32 UUD 1945. Jadi, kami minta sikap pemerintah jangan membuat rakyat bingung dengan kebijakan dan pernyataan yang terus berbeda-beda," Tom mengingatkan.
(cip)
Lihat Juga :