8.782 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak Program Vaksinasi Berbayar
Selasa, 13 Juli 2021 - 15:19 WIB
Tenaga kesehatan memperlihatkan vaksin Sinovac yang akan disuntikan kepada peserta vaksinasi di Sentra Vaksinasi Covid-19 Bank DKI Kantor Layanan Juanda, Jakarta, Sabtu (10/07/2021). FOTO/DOK.SINDOnews/ASTRA BONARDO
JAKARTA - Lebih dari 8.782 orang dari 10.000 yang ditargetkan telah menandatangani petisi untuk membatalkan program vaksinasi berbayar atau mandiri. Adapun petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick secara daring melalui lama Change.org.
Koalisi tersebut beranggapan bahwa program vaksinasi gotong royong individu hanya akan meningkatkan ketimpangan di tengah pandemi virus Covid-19. Lebih lanjut, dengan adanya skema berbayar, orang-orang yang lebih kaya dan memiliki uang dianggap bisa langsung membayar dan divaksinasi, sementara yang tidak bisa harus mengantre.
Selain itu, Koalisi tersebut juga menekankan terhadap tidak sesuainya alokasi vaksin. Hal ini mengingat banyaknya daerah yang masih kekurangan vaksin.
Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Ini Penjelasan Menkes dalam Raker dengan Komisi IX DPR
"Logikanya seperti ini. Sekarang, banyak yang sedang antre untuk dapat vaksin gratis. Tapi, bukannya menambah kuota vaksinasi program, pemerintah malah meminta orang-orang untuk membayar kalau ingin cepat divaksin," kata ahli sosiologi bencana, Sulfikar Amir dalam keterangan tertulis, Selasa (13/07/2021).
Para pendukung petisi tersebut juga menganggap pengadaan vaksin gotong royong indovidu atau berbayar adalah upaya pemerintah melaksanakan bisnis dengan masyarakatnya di tengah pandemi. Selain itu, harga vaksinasi yang mahal juga dirasa hanya akan menguntungkan sebagian kelompok saja.
"Dengan harga total sekitar 400.000 lebih (sekali suntik), maka dipastikan yang beli adalah bukan rakyat biasa. Padahal, belum semua rakyat dapat vaksin karena tiap dibuka layanan selalu ada notifikasi 'kuota terbatas'," kata Agus Tavip, salah seorang pendukung petisi.
Baca juga: Vaksin Berbayar, DPR: Amerika Negara Liberal Mengratiskan Semua
Koalisi tersebut beranggapan bahwa program vaksinasi gotong royong individu hanya akan meningkatkan ketimpangan di tengah pandemi virus Covid-19. Lebih lanjut, dengan adanya skema berbayar, orang-orang yang lebih kaya dan memiliki uang dianggap bisa langsung membayar dan divaksinasi, sementara yang tidak bisa harus mengantre.
Selain itu, Koalisi tersebut juga menekankan terhadap tidak sesuainya alokasi vaksin. Hal ini mengingat banyaknya daerah yang masih kekurangan vaksin.
Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Ini Penjelasan Menkes dalam Raker dengan Komisi IX DPR
"Logikanya seperti ini. Sekarang, banyak yang sedang antre untuk dapat vaksin gratis. Tapi, bukannya menambah kuota vaksinasi program, pemerintah malah meminta orang-orang untuk membayar kalau ingin cepat divaksin," kata ahli sosiologi bencana, Sulfikar Amir dalam keterangan tertulis, Selasa (13/07/2021).
Para pendukung petisi tersebut juga menganggap pengadaan vaksin gotong royong indovidu atau berbayar adalah upaya pemerintah melaksanakan bisnis dengan masyarakatnya di tengah pandemi. Selain itu, harga vaksinasi yang mahal juga dirasa hanya akan menguntungkan sebagian kelompok saja.
"Dengan harga total sekitar 400.000 lebih (sekali suntik), maka dipastikan yang beli adalah bukan rakyat biasa. Padahal, belum semua rakyat dapat vaksin karena tiap dibuka layanan selalu ada notifikasi 'kuota terbatas'," kata Agus Tavip, salah seorang pendukung petisi.
Baca juga: Vaksin Berbayar, DPR: Amerika Negara Liberal Mengratiskan Semua
tulis komentar anda