Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

Jum'at, 16 Juli 2021 - 19:06 WIB
loading...
Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar
Presiden Jokowi membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang akan disalurkan melalui Kimia Farma. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya akan disalurkan melalui Kimia Farma.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (16/7/2021). "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Pramono dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya. Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 54.000 Sehari, DKI Jakarta Tertinggi

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. "Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. "Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujarnya. Baca juga: Instruksi Jokowi ke Industri Dalam Negeri: Amankan Pasokan Oksigen Medis Nasional

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. "Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien. "Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan vaksinasi gotong royong untuk individu alias vaksin berbayar menuai kecaman dari masyarakat.
(cip)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1833 seconds (10.101#12.26)