Soal Korupsi Tanah Munjul, Firli Bahuri Beberkan Peluang Periksa Anies
Selasa, 13 Juli 2021 - 08:19 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Basweda n dalam kapasitasnya sebagai saksi. Anies berpeluang diperiksa atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, keterangan Gubernur DKI Jakarta diperlukan untuk merunut kronologis kasus dugaan korupsi pengadaan tanah ini. Utamanya, terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian tanah di Munjul dan kini berujung rasuah. Sebab, Firli meyakini Anies tahu anggaran untuk pengadaan tanah di Munjul ini.
"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami," ujar Firli melalui pesan singkatnya, Selasa (13/7/2021).
Tak hanya Anies, KPK juga berpeluang memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Sebab, kata Firli, DPRD DKI mempunyai tugas dan kewenangan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD.
"Begitu juga dengan DPRD yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI, mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," terangnya.
Firli mengaku pihaknya memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasakeadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu, Firli memastikan tim penyidik akan bekerja keras mengusut kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
"Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," tegasnya.
Firli menekankan KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Untuk itu, KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan tersangkanya. Hal ini dilakukan karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," katanya.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, keterangan Gubernur DKI Jakarta diperlukan untuk merunut kronologis kasus dugaan korupsi pengadaan tanah ini. Utamanya, terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian tanah di Munjul dan kini berujung rasuah. Sebab, Firli meyakini Anies tahu anggaran untuk pengadaan tanah di Munjul ini.
"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami," ujar Firli melalui pesan singkatnya, Selasa (13/7/2021).
Tak hanya Anies, KPK juga berpeluang memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Sebab, kata Firli, DPRD DKI mempunyai tugas dan kewenangan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD.
"Begitu juga dengan DPRD yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI, mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," terangnya.
Firli mengaku pihaknya memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasakeadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu, Firli memastikan tim penyidik akan bekerja keras mengusut kasus ini dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
"Kita akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup kami tidak akan pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," tegasnya.
Firli menekankan KPK bekerja dengan dasar bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Untuk itu, KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan tersangkanya. Hal ini dilakukan karena KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda