Demokrat Sebut New Normal Bentuk Kekalahan Perang Pemerintah
Rabu, 27 Mei 2020 - 15:00 WIB
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan mengatakan bahwa rencana New Normal yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk kekalahan rezim terhadap pandemi Corona. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan mengatakan bahwa rencana ' New Normal ' yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran kabinetnya merupakan bentuk kekalahan rezim terhadap pandemi Corona (COVID-19).
Terlebih, Presiden sudah mengecek persiapan di sejumlah tempat umum dan beberapa menterinya memaklumi masih banyak kasus kematian COVID-19 di Tanah Air. (Baca juga: Dokter Tirta: COVID-19 Tidak Bisa Hilang Total, Hanya Bisa Dikontrol)
“New Normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan COVID-19,” ujar Irwan kepada SINDOnews, Rabu (27/5/2020). Hal itu disampaikannya merespons aksi Presiden Jokowi yang meninjau kesiapan protokol New Normal di stasiun MRT di Jakarta, dan sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat.
Menurut legislator Dapil Kalimantan Timur ini, filosofi New Normal itu juga harus dipahami pemerintah. Karena, situasi normal adalah kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19. Termasuk di Indonesia yang situasi normalnya saat sebelum ditemukannya kasus positif COVID-19 meskipun sejumlah negara tetangga sudah mengkonfirmasi kasusnya.
Dan jika pemerintah mau menetapkan situasi New Normal, lanjut Irwan, seharusnya rezim ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan COVID-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.
“Itu baru tepat dikatakan New Normal. Jika situasinya masih seperti sekarang maka New Normal adalah bendera putih pemerintah,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu.
Kemudian, dia melanjutkan, bentuk pengibaran bendera putih oleh pemerintah terhadap COVID-19 juga ditandai dengan narasi para menteri Jokowi yang mana mereka membandingkan banyaknya korban penyakit lain atau musibah kecelakaan dengan korban COVID-19.
“Itu pembodohan masyarakat secara terang-terangan. Seperti narasi Prof Mahfud yang membandingkan korban COVID-19 dengan korban kecelakaan. Sebanyak-banyak korban kecelakaan belum pernah membuat presiden mengeluarkan Perppu akibat jumlah korban kecelakaan yang banyak,” tukas Anggota Komisi V DPR ini.
Selain itu, Irwan menambahkan, kebijakan pemerintah berupa relaksasi PSBB dan New Normal itu semua dilakukan di saat tidak tepat. Berbeda dengan negara lain yang kecenderungan semua kurva COVID-19 turun melandai. (Baca juga: Jika Efektif Tekan Rasio Penularan COVID-19, Penerjunan Pasukan TNI/Polri Bakal Diperluas)
“Sebaiknya pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan New Normal. Dan atas semua kekeliruan ini sebaiknya pemerintah legowo meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Terlebih, Presiden sudah mengecek persiapan di sejumlah tempat umum dan beberapa menterinya memaklumi masih banyak kasus kematian COVID-19 di Tanah Air. (Baca juga: Dokter Tirta: COVID-19 Tidak Bisa Hilang Total, Hanya Bisa Dikontrol)
“New Normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan COVID-19,” ujar Irwan kepada SINDOnews, Rabu (27/5/2020). Hal itu disampaikannya merespons aksi Presiden Jokowi yang meninjau kesiapan protokol New Normal di stasiun MRT di Jakarta, dan sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat.
Menurut legislator Dapil Kalimantan Timur ini, filosofi New Normal itu juga harus dipahami pemerintah. Karena, situasi normal adalah kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19. Termasuk di Indonesia yang situasi normalnya saat sebelum ditemukannya kasus positif COVID-19 meskipun sejumlah negara tetangga sudah mengkonfirmasi kasusnya.
Dan jika pemerintah mau menetapkan situasi New Normal, lanjut Irwan, seharusnya rezim ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan COVID-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.
“Itu baru tepat dikatakan New Normal. Jika situasinya masih seperti sekarang maka New Normal adalah bendera putih pemerintah,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat itu.
Kemudian, dia melanjutkan, bentuk pengibaran bendera putih oleh pemerintah terhadap COVID-19 juga ditandai dengan narasi para menteri Jokowi yang mana mereka membandingkan banyaknya korban penyakit lain atau musibah kecelakaan dengan korban COVID-19.
“Itu pembodohan masyarakat secara terang-terangan. Seperti narasi Prof Mahfud yang membandingkan korban COVID-19 dengan korban kecelakaan. Sebanyak-banyak korban kecelakaan belum pernah membuat presiden mengeluarkan Perppu akibat jumlah korban kecelakaan yang banyak,” tukas Anggota Komisi V DPR ini.
Selain itu, Irwan menambahkan, kebijakan pemerintah berupa relaksasi PSBB dan New Normal itu semua dilakukan di saat tidak tepat. Berbeda dengan negara lain yang kecenderungan semua kurva COVID-19 turun melandai. (Baca juga: Jika Efektif Tekan Rasio Penularan COVID-19, Penerjunan Pasukan TNI/Polri Bakal Diperluas)
“Sebaiknya pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan New Normal. Dan atas semua kekeliruan ini sebaiknya pemerintah legowo meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
(kri)
tulis komentar anda