Berhasil Batasi Aktivitas KKB Papua, Ketua PBNU Apresiasi Pemerintah
Jum'at, 02 Juli 2021 - 16:36 WIB
Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil memerangi dan membatasi aktivitas pelaku teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil memerangi dan membatasi aktivitas pelaku teroris kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sangat serius dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Bahkan, melalui kebijakannya, pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal.
Ia menegaskan, Papua bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Baik secara internasional, hukum, maupun politik, Papua sudah selesai. "Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya," kata Marsudi Syuhud.
Baca juga: Pemasok Senjata KKB Papua Diduga Terima Rp370 Juta dari Ketua DPRD Tolikara
Menurutnya, munculnya gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.
"Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua," kata Marsudi Syuhud.
Menurutnya, dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.
"Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI- Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB," kata Marsudi.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sangat serius dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Bahkan, melalui kebijakannya, pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal.
Ia menegaskan, Papua bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Baik secara internasional, hukum, maupun politik, Papua sudah selesai. "Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya," kata Marsudi Syuhud.
Baca juga: Pemasok Senjata KKB Papua Diduga Terima Rp370 Juta dari Ketua DPRD Tolikara
Menurutnya, munculnya gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.
"Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua," kata Marsudi Syuhud.
Menurutnya, dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.
"Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI- Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB," kata Marsudi.
tulis komentar anda