Kerap Dipolitisasi, Korpri Usul Urusan PNS Wewenang Sekda Bukan Kepala Daerah
Rabu, 30 Juni 2021 - 08:00 WIB
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, birokrasi seharusnya bisa bekerja profesional tidak diintervensi dan ditarik tarik. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa birokrasi seharusnya bisa bekerja profesional tidak diintervensi dan ditarik tarik dalam praktik-praktik politik lima tahunan. Baik saat Pilkada, Pileg dan Pilpres.
Baca juga: Besok (Hari Ini) 5 Juta Orang Bakal Berebutan Daftar CPNS dan PPPK
"Kami jajaran ASN itu ingin profesional, tapi ekosistem di luar, kriminalisasi birokrasi, tsunami politik, tarik menarik itu demikian kuat. Para ASN setelah Pilkada itu pada tegang karena ada kemungkinan dicopot, dianggap tidak berkeringat. Makanya ekosistem birokrasi itu perlu disehatkan," katanya dikutip dari siaran persnya, Rabu (30/6/2021).
Menurutnya jika birokrasi sehat maka akan terbebas dari intervensi politik. Dengan begitu ASN dapat bekerja profesional. Baca juga: 132 CPNS Palopo Ikut Latsar Diharap Beri Pelayanan Terbaik ke Warga
Baca juga: Besok (Hari Ini) 5 Juta Orang Bakal Berebutan Daftar CPNS dan PPPK
"Kami jajaran ASN itu ingin profesional, tapi ekosistem di luar, kriminalisasi birokrasi, tsunami politik, tarik menarik itu demikian kuat. Para ASN setelah Pilkada itu pada tegang karena ada kemungkinan dicopot, dianggap tidak berkeringat. Makanya ekosistem birokrasi itu perlu disehatkan," katanya dikutip dari siaran persnya, Rabu (30/6/2021).
Menurutnya jika birokrasi sehat maka akan terbebas dari intervensi politik. Dengan begitu ASN dapat bekerja profesional. Baca juga: 132 CPNS Palopo Ikut Latsar Diharap Beri Pelayanan Terbaik ke Warga
Lihat Juga :