PPKM Darurat Trending Topic, Netizen: Kalau Tidak Disiplin, Percuma
Selasa, 29 Juni 2021 - 21:38 WIB
Isu soal pemerintah bakal mengaktifkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebagai ganti PPKM mikro, ramai diperbincangkan netizen. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Isu soal pemerintah bakal mengaktifkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) darurat sebagai ganti PPKM mikro, ramai diperbincangkan netizen. Hashtag PPKM Darurat pun trending topic di Twitter. Hingga saat ini, setidaknya ada dengan 3.106 pembahasan soal hal tersebut.
Masyarakat banyak menafsirkan bahwa PPKM Darurat ini sebagai pelaksanaan Lockdwon untuk menangani angka aktif virus corona yang belakangan melonjak pesat. "Malam ini diumumkan penerapan PPKM Darurat utk wilayah DKI jakarta selama 2 minggu ke depan penutupan restoran, mall, wfh seluruh kantor 100% DKI akhirnya Lock Down," cuit akun @KyaiTebas.
Sementara, netizen lainnya menyebut, apapun kebijakannya jika masyarakat tidak disiplin atau menerapkan protokol kesehatan, maka angka Covid-19 tetap saja meningkat.
Baca juga: Daripada PPKM Darurat, Mending Lockdown 14 Hari dan Siapkan Subsidi Gaji Rp5 Juta
"PSBB, PPKM, PPKM DARURAT apalah itu, kalau rakyat kebanyakan ngeluh, tidak sadar diri, tidak disiplin, percuma lah. Baru wacana saja sdh "mau makan apa", YA NASI LAH. Kerja Kreatif makanya woi, bisanya ngeluh aj," tulis akun @giantmrt_.
Sebelumnya, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K Ginting menegaskan, saat ini sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten/kota yang super ketat untuk membatasi mobilitas penduduk. "Sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten kota yang super ketat untuk membatasi mobilisasi penduduk," kata Alex dalam keterangannya kepada MNC portal, Selasa (29/6/2021).
Namun, Alex tidak menjelaskan PPKM kabupaten/kota super ketat yang akan diambil tersebut adalah PPKM darurat. Dia pun tidak menjelaskan aturan yang akan ditetapkan.
Baca juga: Kabar Duet Maut Airlangga dan Luhut Komandani PPKM Darurat
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, Senin (28/6/2021), mengatakan, sebelum dilakukan pembatasan yang lebih besar harus dilakukan lockdown individu terlebih dahulu.
Lihat Juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Partai Perindo Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin dan Prokes
Masyarakat banyak menafsirkan bahwa PPKM Darurat ini sebagai pelaksanaan Lockdwon untuk menangani angka aktif virus corona yang belakangan melonjak pesat. "Malam ini diumumkan penerapan PPKM Darurat utk wilayah DKI jakarta selama 2 minggu ke depan penutupan restoran, mall, wfh seluruh kantor 100% DKI akhirnya Lock Down," cuit akun @KyaiTebas.
Sementara, netizen lainnya menyebut, apapun kebijakannya jika masyarakat tidak disiplin atau menerapkan protokol kesehatan, maka angka Covid-19 tetap saja meningkat.
Baca juga: Daripada PPKM Darurat, Mending Lockdown 14 Hari dan Siapkan Subsidi Gaji Rp5 Juta
"PSBB, PPKM, PPKM DARURAT apalah itu, kalau rakyat kebanyakan ngeluh, tidak sadar diri, tidak disiplin, percuma lah. Baru wacana saja sdh "mau makan apa", YA NASI LAH. Kerja Kreatif makanya woi, bisanya ngeluh aj," tulis akun @giantmrt_.
Sebelumnya, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K Ginting menegaskan, saat ini sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten/kota yang super ketat untuk membatasi mobilitas penduduk. "Sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten kota yang super ketat untuk membatasi mobilisasi penduduk," kata Alex dalam keterangannya kepada MNC portal, Selasa (29/6/2021).
Namun, Alex tidak menjelaskan PPKM kabupaten/kota super ketat yang akan diambil tersebut adalah PPKM darurat. Dia pun tidak menjelaskan aturan yang akan ditetapkan.
Baca juga: Kabar Duet Maut Airlangga dan Luhut Komandani PPKM Darurat
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, Senin (28/6/2021), mengatakan, sebelum dilakukan pembatasan yang lebih besar harus dilakukan lockdown individu terlebih dahulu.
Lihat Juga: Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Partai Perindo Minta Pemerintah Gencarkan Vaksin dan Prokes
(abd)
tulis komentar anda