Soal Tapal Batas Sulteng dengan Gorontalo, Kemendagri: Belum Final
Sabtu, 26 Juni 2021 - 12:26 WIB
Bupati Buol H. Amirudin Rauf seusai menghadari pertemuan dengan Kemendagri di rumah dinas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto/Istimewa
JAKARTA - Pascapertemuan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta pada hari Rabu (16/6/2021) dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum final. Hal itu diungkapkan Bupati Buol H. Amirudin Rauf seusai menghadari pertemuan dengan Kemendagri di rumah dinas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Jl. Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Jum'at (25/6/2021) sore.
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu dijelaskan Amirudin telah menghasilkan beberapa poin. "Tadi Pak Menteri mengatakan belum adanya kata final. Kami diberi kesempatan untuk melakukan mediasi antarprovinsi sampai batas waktu 2 Juli 2021," jelas Amirudin.
Lanjut Amirudin, keberangkatan dirinya ke Jakarta tidak sendirian. Dia merinci ada delapan orang, di antaranya Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol Arianto Riuh, Kepala Bagian Pemerintahan Muhammad Adsan, Rusly Tim Tehnis Kabupaten Buol, serta anggota Komisi 2 DPRD Prov. Sulteng Perwakilan.
Pernyataan yang sama juga dikatakan Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu. Sebagai ketua tim penanganan sengketa tapal batas Sulteng dengan Gorontalo, dia berkeyakinan kuat apa yang disampaikan Gubernur Gorontalo yang telah mengklaim area seluas 1.300-an hektare milik Provinsi Sulteng diakuinya menjadi milik Provinsi Gorontalo akan mendapatkan titik terang.
"Klaim yang dilontarkan Gubernur Gorontalo dengan 3 jam dapat menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah yang sudah berjalan selama 29 tahun itu hanya sebagai penggelembungan opini. Kan tadi dijelaskan Pak Menteri Dalam Negeri (Tito) bahwa belum adanya keputusan final yang mengikat," bebernya.
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu dijelaskan Amirudin telah menghasilkan beberapa poin. "Tadi Pak Menteri mengatakan belum adanya kata final. Kami diberi kesempatan untuk melakukan mediasi antarprovinsi sampai batas waktu 2 Juli 2021," jelas Amirudin.
Lanjut Amirudin, keberangkatan dirinya ke Jakarta tidak sendirian. Dia merinci ada delapan orang, di antaranya Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol Arianto Riuh, Kepala Bagian Pemerintahan Muhammad Adsan, Rusly Tim Tehnis Kabupaten Buol, serta anggota Komisi 2 DPRD Prov. Sulteng Perwakilan.
Pernyataan yang sama juga dikatakan Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu. Sebagai ketua tim penanganan sengketa tapal batas Sulteng dengan Gorontalo, dia berkeyakinan kuat apa yang disampaikan Gubernur Gorontalo yang telah mengklaim area seluas 1.300-an hektare milik Provinsi Sulteng diakuinya menjadi milik Provinsi Gorontalo akan mendapatkan titik terang.
"Klaim yang dilontarkan Gubernur Gorontalo dengan 3 jam dapat menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah yang sudah berjalan selama 29 tahun itu hanya sebagai penggelembungan opini. Kan tadi dijelaskan Pak Menteri Dalam Negeri (Tito) bahwa belum adanya keputusan final yang mengikat," bebernya.
Lihat Juga :