Utang Makin Bengkak, Anwar Abbas Minta Pemerintah Tak Dianggap Enteng

Kamis, 24 Juni 2021 - 12:34 WIB
Anwar Abbas meminta pemerintah tidak menganggap enteng kekhawatiran BPK soal utang yang makin menumpuk. Foto/ist
JAKARTA - Kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas membengkaknya utang pemerintah saat ini menyita perhatian banyak pihak, tak terkecuali Anwar Abbas. Ketua PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta pemerintah benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan BPK.

"Adanya kekhawatiran BPK terhadap membengkaknya utang pemerintah saat ini tentu didasarkan kepada data dan perhitungan serta alasan-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (24/6/2021).



Maka itu, Anwar menilai masalah itu tidak boleh dianggap enteng. Masalah itu, kata dia, harus menjadi concern atau perhatian semua. "Karena kalau Indonesia nanti ternyata memang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hal demikian tentu jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negeri ini," tuturnya.

Adapun dampak dan masalah besar yang pertama, kata dia, negara tidak lagi dipercaya oleh negara-negara lain di dunia, terutama oleh negara-negara maju. Kedua, kata dia, para investor tentu tidak lagi ada yang mau datang untuk berinvestasi di negara ini karena para investor bakal menganggap negara ini sudah tidak lagi baik dan aman untuk berinvestasi.



"Dan kalau itu yang terjadi maka tentu dampak turunannya terhadap pengangguran dan pendapatan serta kemiskinan tentu tidak dapat dihindari," katanya.

Ketiga, dia mengatakan, dalam pergaulan internasional, Indonesia tentu akan sangat malu sekali dengan negara-negara lain. "Sehingga kata-kata dan sikap kita terhadap suatu masalah tidak lagi di dengar oleh negara-negara lain," ujarnya.



Keempat, ujar dia, yang lebih parah lagi keadaan ini tentu akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara ini akan menjadi terusik dan tersandera serta bermasalah. "Sehingga kita kehilangan kebebasan dan kemerdekaan kita untuk mengatur bangsa dan negara kita sendiri," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More