Demi Soliditas TNI, Jokowi Disarankan Ikuti UU soal Pengganti Marsekal Hadi
Rabu, 23 Juni 2021 - 13:00 WIB
Presiden Jokowi diminta untuk menghindari pertimbangan politis dalam proses pergantian panglima TNI karena bisa berpengaruh pada soliditas internal. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menjelang masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada November nanti, isu seputar petrgantiannya mengemuka. Berkaitan dengan hal ini, Direktur Imparsial Ghufron Mabruri meminta Presiden Jokowi mengabaikan pertimbangan politis.
Kendati pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, Ghufron mengatakan Presiden tetap perlu mencermati serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran yang berkembang di publik.
”Pemilihan Panglima TNI tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, penting bagi Presiden untuk mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat,” ujar Ghufron dalam pernyataan tertulis, Rabu (23/6/2021).
Baca juga: Marsekal Hadi Tjahjanto Akan Pensiun, Ini Mekanisme Pergantian Panglima TNI
Kendati pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, Ghufron mengatakan Presiden tetap perlu mencermati serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran yang berkembang di publik.
”Pemilihan Panglima TNI tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, penting bagi Presiden untuk mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat,” ujar Ghufron dalam pernyataan tertulis, Rabu (23/6/2021).
Baca juga: Marsekal Hadi Tjahjanto Akan Pensiun, Ini Mekanisme Pergantian Panglima TNI
Lihat Juga :