Marsekal Hadi Tjahjanto Akan Pensiun, Ini Mekanisme Pergantian Panglima TNI
loading...
Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021. Sosok perwira penggantinya sebagai Panglima TNI pun mulai menjadi perbincangan. FOTO/DOK.PUSPEN TNI
A
A
A
JAKARTA - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021. Sosok perwira penggantinya sebagai Panglima TNI pun mulai menjadi perbincangan.
Nama-nama seperti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono digadang-gadang akan menduduki posisi tersebut. Akan tetapi, sebelum jauh ke sana, MNC Media telah merangkum bagaimana mekanisme pergantian Panglima TNI.
Mekanisme pergantian Panglima TNI tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa TNI harus dipimpin oleh seorang Panglima.
Baca juga: Setara Institute: Pergantian Panglima TNI Harus Perhatikan Rotasi Antarmatra
Sementara itu, pada Pasal 2 menyebut Panglima harus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
Dalam UU ini pula dirincikan, jika jabatan Panglima yang dimaksud mampu dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari masing-masing angkatan, baik yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Presiden akan memilih calon Panglima untuk diajukan namanya ke DPR. Pada tahap ini, DPR harus memberikan persetujuan paling lambat 20 hari. Masa tersebut dihitung saat permohonan persetujuan calon Panglima TNI diterima oleh DPR.
Baca juga: Fadli Zon Dukung Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Jika DPR Tak Menyetujui Nama yang Diajukan Presiden
Jika DPR enggan menyetujui calon Panglima yang diajukan, pada Pasal 7 UU ini menyebut, Presiden dapat mengajukan nama lain sebagai penggantinya. Bilamana DPR masih tidak menyetujuinya, maka harus memberikan alasan jelas secara tertulis mengapa tidak kunjung menyetujui nama calon panglima yang disodorkan.
Kemudian, andai DPR tidak juga memberikan jawaban setuju atau tidak setuju terkait nama calon Panglima, maka DPR dianggap telah menyetujui calon Panglima yang ditunjuk Presiden. Setelahnya, Presiden berhak untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dan memberhentikan masa bakti Panglima TNI sebelumnya.
Jabatan Wakil Panglima TNI
Berbicara seorang pemimpin, seperti misalnya Presiden, Menteri dan lain sebagainya, biasanya turut serta jabatan wakil di sana. Terkhusus Panglima TNI, Jabatan Wakil Panglima (Wapang) TNI terakhir diisi pada 1999 lalu, dengan nama eks Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Selepas 20 Tahun berlalu, tepatnya pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa jabatan tersebut bisa diisi kembali. Wakil Panglima lah yang nanti bisa membantu Panglima jika sedang tidak bertugas di Mabes TNI.
Nama-nama seperti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono digadang-gadang akan menduduki posisi tersebut. Akan tetapi, sebelum jauh ke sana, MNC Media telah merangkum bagaimana mekanisme pergantian Panglima TNI.
Mekanisme pergantian Panglima TNI tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa TNI harus dipimpin oleh seorang Panglima.
Baca juga: Setara Institute: Pergantian Panglima TNI Harus Perhatikan Rotasi Antarmatra
Sementara itu, pada Pasal 2 menyebut Panglima harus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
Dalam UU ini pula dirincikan, jika jabatan Panglima yang dimaksud mampu dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari masing-masing angkatan, baik yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Presiden akan memilih calon Panglima untuk diajukan namanya ke DPR. Pada tahap ini, DPR harus memberikan persetujuan paling lambat 20 hari. Masa tersebut dihitung saat permohonan persetujuan calon Panglima TNI diterima oleh DPR.
Baca juga: Fadli Zon Dukung Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Jika DPR Tak Menyetujui Nama yang Diajukan Presiden
Jika DPR enggan menyetujui calon Panglima yang diajukan, pada Pasal 7 UU ini menyebut, Presiden dapat mengajukan nama lain sebagai penggantinya. Bilamana DPR masih tidak menyetujuinya, maka harus memberikan alasan jelas secara tertulis mengapa tidak kunjung menyetujui nama calon panglima yang disodorkan.
Kemudian, andai DPR tidak juga memberikan jawaban setuju atau tidak setuju terkait nama calon Panglima, maka DPR dianggap telah menyetujui calon Panglima yang ditunjuk Presiden. Setelahnya, Presiden berhak untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dan memberhentikan masa bakti Panglima TNI sebelumnya.
Jabatan Wakil Panglima TNI
Berbicara seorang pemimpin, seperti misalnya Presiden, Menteri dan lain sebagainya, biasanya turut serta jabatan wakil di sana. Terkhusus Panglima TNI, Jabatan Wakil Panglima (Wapang) TNI terakhir diisi pada 1999 lalu, dengan nama eks Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Selepas 20 Tahun berlalu, tepatnya pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa jabatan tersebut bisa diisi kembali. Wakil Panglima lah yang nanti bisa membantu Panglima jika sedang tidak bertugas di Mabes TNI.
Lihat Juga :
