Tangani Covid-19, Legislator Demokrat Minta Pemerintah Terapkan PSBB
Senin, 21 Juni 2021 - 20:45 WIB
Aparat memeriksa pengguna jalan yang melintas di check point saat penerapan PSBB, beberapa waktu lalu. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat , Lucy Kurniasari melihat bahwa lonjakan kasus Covid-19 saat ini sudah diduga sebelumnya. Jauh sebelum Lebaran sudah diingatkan akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 bila tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait dengan mudik.
"Pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati Lebaran. Kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari pemerintah ada 1,5 juta penduduk yang lolos mudik," kata Lucy kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Menurut Lucy, angka yang lolos mudik diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos mudik tanpa terdeteksi oleh aparat pemerintah. Hal itu terjadi karena kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas. Hal ini tampaknya dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman.
Baca juga: Didesak Berlakukan PSBB atau Lockdown, Pemerintah Tetap Pilih PPKM Mikro
"Tinggi jumlah pemudik mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat. Mereka tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya. Bahkan banyak di antara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan," ujarnya.
Lucy menjelaskan, dengan tingginya mobilisasi penduduk sebelum dan seusai Lebaran, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali. Hal itulah yang terjadi saat ini. Wisma Atlet dan rumah sakit dipenuhi penderita Covid-19. Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan rumah sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19.
Menurut Lucy, hal ini diperparah dengan kelalaian masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19, sebagain dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan. Mereka abai melaksanakan protokol kesehatan karena diantara mereka percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksinasi.
Baca juga: Respons Soal Wacana PSBB, Ridwan Kamil: Jabar Sudah Tidak Ada Anggaran
"Pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati Lebaran. Kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari pemerintah ada 1,5 juta penduduk yang lolos mudik," kata Lucy kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Menurut Lucy, angka yang lolos mudik diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos mudik tanpa terdeteksi oleh aparat pemerintah. Hal itu terjadi karena kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas. Hal ini tampaknya dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman.
Baca juga: Didesak Berlakukan PSBB atau Lockdown, Pemerintah Tetap Pilih PPKM Mikro
"Tinggi jumlah pemudik mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat. Mereka tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya. Bahkan banyak di antara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan," ujarnya.
Lucy menjelaskan, dengan tingginya mobilisasi penduduk sebelum dan seusai Lebaran, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali. Hal itulah yang terjadi saat ini. Wisma Atlet dan rumah sakit dipenuhi penderita Covid-19. Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan rumah sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19.
Menurut Lucy, hal ini diperparah dengan kelalaian masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19, sebagain dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan. Mereka abai melaksanakan protokol kesehatan karena diantara mereka percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksinasi.
Baca juga: Respons Soal Wacana PSBB, Ridwan Kamil: Jabar Sudah Tidak Ada Anggaran
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda