Konvensi Capres Dinilai Hanya Dagangan Politik Jelang Pilpres 2024
Sabtu, 19 Juni 2021 - 06:57 WIB
Wacana konvensi capres oleh parpol dinilai hanya untuk dagangan politik menjelang Pilpres 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Wacana konvensi bakal calon presiden (capres) yang diusulkan sejumlah partai politik (parpol), seperti Partai Nasdem, menuai perbincangan publik di tengah menguatnya dinamika dan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menganggap, wacana konvensi capres merupakan isu yang sudah usang dan relatif mulai ditanggalkan partai-partai politik. Menguatnya oligarki politik salah satu alasan konvensi sulit diwujudkan.
"Saya membacanya itu (konvensi capres) hanya dagangan politik parpol saja untuk mendulang elektoral menuju 2024. Sulit rasanya partai mapan seperti PDIP, Golkar, Gerindra dipaksa bikin konvensi, mereka juga punya jagoan masing-masing," katanya saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Belum Kantongi Tiket Pilpres 2024, Konvensi Capres Berisiko
Menurut Fadhli, lebih baik parpol saat ini mengintensifkan komunikasi dengan elit-elit parpol yang memiliki potensi untuk diajak berkoalisi. Caranya, kata Fadhli, dengan menawarkan figur yang selama ini terjaring di sejumlah lembaga survei.
Menurutnya, cara ini relatif lebih realistis dan efektif ketimbang mewacanakan konvensi capres. "Usulan konvensi malah menunjukkan partai tertentu 'miskin kader' sehingga menempuh jalan pintas supaya elektabilitasnya bisa naik. Walaupun usulan bagus, tapi rasanya udah primitif diterapkan," ujar analisis politik asal UIN Jakarta ini.
Lebih lanjut Fadhli menilai, usulan konvensi akan direspons partai politik sebagai kegiatan yang buang-buang waktu dan energi. Terlebih, saat ini hampir mayoritas partai relatif menghindari cara-cara tersebut.
Baca juga: Konvensi Capres Ide Baik bagi Demokratisasi, tapi Bisa Bikin Mandek Kaderisasi di Parpol
"Taruhlah Golkar atau Demokrat, dua partai itu walau pun punya tradisi konvensi, tapi saat ini mereka mulai percaya diri mengusung kadernya sendiri. Kalau dibuat konvensi kan artinya kemandirian partai hilang, kesannya hanya jadi partai terbuka saja. Mosok AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) atau Airlangga 'diparkir' hanya untuk beri jalan orang lain masuk di luar internal mereka. Enggak gitu, dong," katanya.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menganggap, wacana konvensi capres merupakan isu yang sudah usang dan relatif mulai ditanggalkan partai-partai politik. Menguatnya oligarki politik salah satu alasan konvensi sulit diwujudkan.
"Saya membacanya itu (konvensi capres) hanya dagangan politik parpol saja untuk mendulang elektoral menuju 2024. Sulit rasanya partai mapan seperti PDIP, Golkar, Gerindra dipaksa bikin konvensi, mereka juga punya jagoan masing-masing," katanya saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Belum Kantongi Tiket Pilpres 2024, Konvensi Capres Berisiko
Menurut Fadhli, lebih baik parpol saat ini mengintensifkan komunikasi dengan elit-elit parpol yang memiliki potensi untuk diajak berkoalisi. Caranya, kata Fadhli, dengan menawarkan figur yang selama ini terjaring di sejumlah lembaga survei.
Menurutnya, cara ini relatif lebih realistis dan efektif ketimbang mewacanakan konvensi capres. "Usulan konvensi malah menunjukkan partai tertentu 'miskin kader' sehingga menempuh jalan pintas supaya elektabilitasnya bisa naik. Walaupun usulan bagus, tapi rasanya udah primitif diterapkan," ujar analisis politik asal UIN Jakarta ini.
Lebih lanjut Fadhli menilai, usulan konvensi akan direspons partai politik sebagai kegiatan yang buang-buang waktu dan energi. Terlebih, saat ini hampir mayoritas partai relatif menghindari cara-cara tersebut.
Baca juga: Konvensi Capres Ide Baik bagi Demokratisasi, tapi Bisa Bikin Mandek Kaderisasi di Parpol
"Taruhlah Golkar atau Demokrat, dua partai itu walau pun punya tradisi konvensi, tapi saat ini mereka mulai percaya diri mengusung kadernya sendiri. Kalau dibuat konvensi kan artinya kemandirian partai hilang, kesannya hanya jadi partai terbuka saja. Mosok AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) atau Airlangga 'diparkir' hanya untuk beri jalan orang lain masuk di luar internal mereka. Enggak gitu, dong," katanya.
(abd)
tulis komentar anda