Kasus Covid-19 Naik, Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Perlu Ditingkatkan
Jum'at, 18 Juni 2021 - 19:06 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, peningkatan drastis jumlah zona merah harus diikuti ketegasan penerapan kebijakan oleh pemangku kepentingan dan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat, sinergi pemerintah dan masyarakat juga perlu ditingkatkan.
"Sinergi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ledakan kasus positif Covid-19 di Tanah Air harus diwujudkan agar ancaman kolaps sistem pelayanan kesehatan bisa dihindari," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moedijat dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Dalam dua pekan terakhir, Lestari melanjutkan, terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang menyebabkan perluasan zona merah di sejumlah provinsi. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, pada 30 Mei 2021 terdapat 13 zona merah dan dua pekan kemudian pada 13 Juni 2021 tercatat 29 zona merah di 12 provinsi.
Bahkan, sambung perempuan yang akrab disapa Rerie ini, penambahan jumlah zona merah yang signifikan dalam waktu relatif singkat ini menunjukkan bahwa tingkat penularan virus Corona di Tanah Air cukup tinggi. "Di sisi lain, informasi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam sebuah webinar, yang menyebutkan tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta untuk menggunakan masker tinggal 25%, sangat memprihatinkan. Padahal, di akhir 2020, tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta memakai masker sempat mencapai 70%," paparnya.
Kondisi tersebut, kata Rerie, harus ditanggulangi dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara cepat pula, dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap larangan mudik dan pembatasan arus balik libur Lebaran 2021 telah memicu penularan Covid-19, yang menyebabkan ledakan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah. "Bahkan, pakar epidemiologi memperkirakan jika pengendalian virus korona di Indonesia tak diperketat, fasilitas kesehatan Indonesia diprediksi kolaps, selang dua minggu hingga satu bulan ke depan," imbuh Rerie.
Oleh karena itu, Rerie berharap, untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan dalam menghadapi ledakan kasus, harus terus ditingkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan para pemangku kepentingan. Disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sangat diharapkan dalam penanggulangan Covid-19 di Tanah Air. Tanpa kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas Rerie, strategi penanggulangan Covid-19 yang direncanakan tidak akan mampu menekan ancaman penyebaran virus korona yang semakin tidak terkendali.
"Sinergi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ledakan kasus positif Covid-19 di Tanah Air harus diwujudkan agar ancaman kolaps sistem pelayanan kesehatan bisa dihindari," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moedijat dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Dalam dua pekan terakhir, Lestari melanjutkan, terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang menyebabkan perluasan zona merah di sejumlah provinsi. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, pada 30 Mei 2021 terdapat 13 zona merah dan dua pekan kemudian pada 13 Juni 2021 tercatat 29 zona merah di 12 provinsi.
Bahkan, sambung perempuan yang akrab disapa Rerie ini, penambahan jumlah zona merah yang signifikan dalam waktu relatif singkat ini menunjukkan bahwa tingkat penularan virus Corona di Tanah Air cukup tinggi. "Di sisi lain, informasi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam sebuah webinar, yang menyebutkan tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta untuk menggunakan masker tinggal 25%, sangat memprihatinkan. Padahal, di akhir 2020, tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta memakai masker sempat mencapai 70%," paparnya.
Kondisi tersebut, kata Rerie, harus ditanggulangi dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara cepat pula, dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Menurutnya, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap larangan mudik dan pembatasan arus balik libur Lebaran 2021 telah memicu penularan Covid-19, yang menyebabkan ledakan kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah. "Bahkan, pakar epidemiologi memperkirakan jika pengendalian virus korona di Indonesia tak diperketat, fasilitas kesehatan Indonesia diprediksi kolaps, selang dua minggu hingga satu bulan ke depan," imbuh Rerie.
Baca Juga
Oleh karena itu, Rerie berharap, untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan dalam menghadapi ledakan kasus, harus terus ditingkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan para pemangku kepentingan. Disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sangat diharapkan dalam penanggulangan Covid-19 di Tanah Air. Tanpa kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas Rerie, strategi penanggulangan Covid-19 yang direncanakan tidak akan mampu menekan ancaman penyebaran virus korona yang semakin tidak terkendali.
(cip)
tulis komentar anda