Ketimbang Lockdown Jakarta, Politikus PDIP Ini Usul PPKM Mikro Ekstra Ketat
Jum'at, 18 Juni 2021 - 17:32 WIB
Seorang tenaga kesehatan membersihkan diri usai bertugas merawat pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa 15 Juni 2021. Foto/ANTARA/M Risyal Hidayat/nz
JAKARTA - Usulan untuk memberlakukan lockdown atau penutupan kawasan dan pembatasan kegiatan fisik bermunculan, menyikapi melonjaknya kasus Covid-19 dan meluasnya virus varian baru di Tanah Air, khususnya DKI Jakarta.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo menilai usulan lockdown patut dipikirkan, namun tidak seperti yang diberlakukan seperti di negara-negara lain. "Saya kira kita pikirkan ide Jakarta untuk di-lockdown, tetapi dengan tidak seperti di negara lain, tapi dengan ciri khas kita ya," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (18/6/2021).
Namun, Rahmad mengusulkan jika diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tapi dengan penerapan yang sangat ketat.
Artinya, selama dua minggu ini tidak ada aktivitas atau tetap ada aktivitas diminimalkan. Kegiatan perkantoran dibatasi hanya 10% atau paling banyak 20% dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dimaksimalkan di kantor
"Selama dua minggu itu kita benar-benar ikatkan tali pinggang seluruhnya baik pemerintahan, kantor pemerintahan, swasta maupun masyarakatnya," sarannya.Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Polisi Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta
Rahmad mengingatkan, PPKM Mikro dengan ekstra ketat itu tidak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi butuh kerja sama atau saling gotong royong dengan pemerintah daerah (pemda) dan warga yang ada di kawasan Jabodetabek, yang sampai saat ini masih menjadi klaster yang sangat tinggi paparannya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo menilai usulan lockdown patut dipikirkan, namun tidak seperti yang diberlakukan seperti di negara-negara lain. "Saya kira kita pikirkan ide Jakarta untuk di-lockdown, tetapi dengan tidak seperti di negara lain, tapi dengan ciri khas kita ya," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (18/6/2021).
Namun, Rahmad mengusulkan jika diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tapi dengan penerapan yang sangat ketat.
Artinya, selama dua minggu ini tidak ada aktivitas atau tetap ada aktivitas diminimalkan. Kegiatan perkantoran dibatasi hanya 10% atau paling banyak 20% dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dimaksimalkan di kantor
"Selama dua minggu itu kita benar-benar ikatkan tali pinggang seluruhnya baik pemerintahan, kantor pemerintahan, swasta maupun masyarakatnya," sarannya.Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Polisi Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta
Rahmad mengingatkan, PPKM Mikro dengan ekstra ketat itu tidak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi butuh kerja sama atau saling gotong royong dengan pemerintah daerah (pemda) dan warga yang ada di kawasan Jabodetabek, yang sampai saat ini masih menjadi klaster yang sangat tinggi paparannya.
Lihat Juga :