Menaker Ucapkan Selamat kepada Said Iqbal yang Terpilih Jadi Anggota Deputi GB ILO
Kamis, 17 Juni 2021 - 20:13 WIB
Menaker Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO.
“Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan,” katanya.
Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Menaker Ida, ada beberapa hal yang penting untuk Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO, antara lain peningkatan peran ILO dalam mendukung negara anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice (keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8.
Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. CM
“Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan,” katanya.
Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Menaker Ida, ada beberapa hal yang penting untuk Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO, antara lain peningkatan peran ILO dalam mendukung negara anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice (keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8.
Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. CM
(ars)
Lihat Juga :