Kejagung Diminta Optimalkan Pengawasan Anggaran Corona
Senin, 25 Mei 2020 - 19:22 WIB
Dirinya berpendapat, SE itu bisa mencegah pelanggaran dan penyelewengan di lapangan, sehingga meminimalisir masalah. SE Jaksa Agung itu juga diyakini bakal efektif dan efesien untuk mengelola anggaran Covid-19.
"Kalau masih ada pelanggaran, bahkan itu dilakukan oleh para jaksa, maka itu harus ditindak tegas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Yaitu untuk menindak tegas para jaksa yang main-main, melakukan perbuatan tercela, dan melanggar hukum," ujar Bambang, Senin (25/5/2020).
Dia menambahkan, pengawasan juga harus datang dari masyarakat dan media, sehingga pengelolaan dan penyaluran anggaran Covid-19 bisa dipantau secara seksama.
"Pemerintah harus terus mengawasi dan melayani masyarakat dengan baik. Pemerintah harus terus meningkatkan transparansi, sehingga terbangun kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Konsolidasi dan koordinasi di pemerintahan pun harus terus diperbaiki," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengingatkan Kejagung untuk mengoptimalisasi pengawasan refocusing anggaran penanganan Covid-19.
Agar tidak disalahgunakan oleh oknum Kejaksaan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. "Jadi posisi Kejaksaan itu melakukan pengawasan dan tidak disalah gunakan," kata Misbah.
"Kalau masih ada pelanggaran, bahkan itu dilakukan oleh para jaksa, maka itu harus ditindak tegas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Yaitu untuk menindak tegas para jaksa yang main-main, melakukan perbuatan tercela, dan melanggar hukum," ujar Bambang, Senin (25/5/2020).
Dia menambahkan, pengawasan juga harus datang dari masyarakat dan media, sehingga pengelolaan dan penyaluran anggaran Covid-19 bisa dipantau secara seksama.
"Pemerintah harus terus mengawasi dan melayani masyarakat dengan baik. Pemerintah harus terus meningkatkan transparansi, sehingga terbangun kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Konsolidasi dan koordinasi di pemerintahan pun harus terus diperbaiki," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengingatkan Kejagung untuk mengoptimalisasi pengawasan refocusing anggaran penanganan Covid-19.
Agar tidak disalahgunakan oleh oknum Kejaksaan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. "Jadi posisi Kejaksaan itu melakukan pengawasan dan tidak disalah gunakan," kata Misbah.
Lihat Juga :