Pajak Pendidikan dan Sembako, KH Cholil Nafis: Harusnya Dibantu Bukan Dipajaki
Sabtu, 12 Juni 2021 - 17:09 WIB
Rencana pemerintah mengenakan pajak atau PPN pada jasa pendidikan dan sembako mendapatkan kritik dari berbagai pihak, salah satunya Ketua MUI KH Cholil Nafis. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan dan sembako mendapatkan kritik dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis.
Baca Juga: pajak
Baca juga: Politikus Golkar Minta Pemerintah Tunda Pajak Sembako
Kritikan dan kecaman keras datang juga dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menganggap rencana tersebut tidak beretika. Pasalnya sekecil apapun tarif pajak yang dikenakan, maka akan memukul ekonomi kalangan masyarakat menengah bawah.
"Pasalnya, komponen harga dalam satu komoditas bukan hanya soal pajak, tapi juga efek-efek psikologis yang lain akibat pemerintah gagal mengantisipasi soal pasokan, distribusi yang kacau di lapangan, adanya pungli, sehingga terakumulasi," ujar Tulus dalam Polemik MNC Trijaya "Publik Teriak, Sembako Dipajak," di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
Baca Juga: pajak
Baca juga: Politikus Golkar Minta Pemerintah Tunda Pajak Sembako
Kritikan dan kecaman keras datang juga dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menganggap rencana tersebut tidak beretika. Pasalnya sekecil apapun tarif pajak yang dikenakan, maka akan memukul ekonomi kalangan masyarakat menengah bawah.
"Pasalnya, komponen harga dalam satu komoditas bukan hanya soal pajak, tapi juga efek-efek psikologis yang lain akibat pemerintah gagal mengantisipasi soal pasokan, distribusi yang kacau di lapangan, adanya pungli, sehingga terakumulasi," ujar Tulus dalam Polemik MNC Trijaya "Publik Teriak, Sembako Dipajak," di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).
(maf)
tulis komentar anda