Kepastian Indonesia Berangkatkan Jamaah Haji atau Tidak Diputuskan Hari Ini?
Rabu, 02 Juni 2021 - 07:46 WIB
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu (2/6/2021) pagi ini diagendakan melakukan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kepastian pelaksanaan Haji 2021 . Bukan tidak mungkin kepastian Indonesia memberangkatkan jamaah haji atau tidak akan diputuskan hari ini bersama DPR RI.
Sebelumnya, Kementerian Agama melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Anggota DPR mendesak agar pemerintah segera memutuskan pelaksanaan Haji 2021. Pasalnya, saat ini waktu pelaksanaan Haji 2021 juga sudah sangat mepet dan belum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta tidak usah menunggu keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Marwan mengatakan, urusan persiapan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) di dalam negeri sudah maksimal. "Persiapan yang bisa kita lakukan menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri atau yang kita siapkan di dalam Panja sudah maksimal. Seluruh kemungkinan yang akan terjadi sudah kita kaji dan sudah kita siapkan," ujarnya.
Bahkan, kata Marwan, persoalan vaksin Covid-19 khusus untuk jamaah haji pun telah diambil langkah. "Dan bahkan vaksin yang dipersoalkan menurut laporan Pak Menteri tadi itu sudah diambil langkah berikutnya yaitu mendapatkan Vaksin Johnson & Johnson."
Marwan mengatakan, keputusan boleh atau tidak memberangkatkan jamaah haji ada di tangan Saudi. "Karena itu dalam kategori kewajiban kita dalam persiapan sebetulnya tidak ada yang salah. Maka keputusan Saudi atau yang terkait di dalam kepastian boleh kita memberangkatkan jamaah itu dari pihak Saudi ya, tentu tidak bisa kita putuskan, keputusannya di sana," katanya.
Menurut Marwan, ada 20 negara yang dilarang masuk dan 11 negara yang diizinkan masuk ke Saudi bukan dalam konteks haji. "Sebetulnya tidak ada kaitan dengan kesempatan menunaikan ibadah haji, itu untuk mengunjungi Saudi. Maka itu sebetulnya keliru kalau ada pendapat mengatakan bahwa kita sudah tidak diberi, sudah dilarang nih, bagaimana. Menurut saya itu tidak ada kaitannya," katanya.
Marwan pun meminta pemerintah tidak usah menunggu keputusan dari Arab Saudi untuk memutuskan akan memberangkatkan jamaah haji. "Karena itu, bila saya membaca apa yang dilakukan oleh Dirjen Haji dalam persiapan-persiapan itu sebetulnya sudah maksimal. Menurut saya sudah ada langkah yang perlu kita hitung dan kaji, tidak lagi menunggu kepastian Saudi. Kita yang membuat kepastian," tegasnya.
Senada, Wakil ketua Komisi VIII DPR dari FPG Ace Hasan Syadzily pun meminta pemerintah harus segera mengambil keputusan terkait haji. Dia pun menegaskan bahwa prioritaskan utama adalah keselamatan Warga Negara Indonesia."Memang sebaiknya, kita segera ambil keputusan ya. Dan tetap menurut saya yang harus menjadi prioritas utama kita dalam keselamatan Warga Negara Indonesia," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Anggota DPR mendesak agar pemerintah segera memutuskan pelaksanaan Haji 2021. Pasalnya, saat ini waktu pelaksanaan Haji 2021 juga sudah sangat mepet dan belum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta tidak usah menunggu keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Marwan mengatakan, urusan persiapan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) di dalam negeri sudah maksimal. "Persiapan yang bisa kita lakukan menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri atau yang kita siapkan di dalam Panja sudah maksimal. Seluruh kemungkinan yang akan terjadi sudah kita kaji dan sudah kita siapkan," ujarnya.
Bahkan, kata Marwan, persoalan vaksin Covid-19 khusus untuk jamaah haji pun telah diambil langkah. "Dan bahkan vaksin yang dipersoalkan menurut laporan Pak Menteri tadi itu sudah diambil langkah berikutnya yaitu mendapatkan Vaksin Johnson & Johnson."
Marwan mengatakan, keputusan boleh atau tidak memberangkatkan jamaah haji ada di tangan Saudi. "Karena itu dalam kategori kewajiban kita dalam persiapan sebetulnya tidak ada yang salah. Maka keputusan Saudi atau yang terkait di dalam kepastian boleh kita memberangkatkan jamaah itu dari pihak Saudi ya, tentu tidak bisa kita putuskan, keputusannya di sana," katanya.
Menurut Marwan, ada 20 negara yang dilarang masuk dan 11 negara yang diizinkan masuk ke Saudi bukan dalam konteks haji. "Sebetulnya tidak ada kaitan dengan kesempatan menunaikan ibadah haji, itu untuk mengunjungi Saudi. Maka itu sebetulnya keliru kalau ada pendapat mengatakan bahwa kita sudah tidak diberi, sudah dilarang nih, bagaimana. Menurut saya itu tidak ada kaitannya," katanya.
Marwan pun meminta pemerintah tidak usah menunggu keputusan dari Arab Saudi untuk memutuskan akan memberangkatkan jamaah haji. "Karena itu, bila saya membaca apa yang dilakukan oleh Dirjen Haji dalam persiapan-persiapan itu sebetulnya sudah maksimal. Menurut saya sudah ada langkah yang perlu kita hitung dan kaji, tidak lagi menunggu kepastian Saudi. Kita yang membuat kepastian," tegasnya.
Senada, Wakil ketua Komisi VIII DPR dari FPG Ace Hasan Syadzily pun meminta pemerintah harus segera mengambil keputusan terkait haji. Dia pun menegaskan bahwa prioritaskan utama adalah keselamatan Warga Negara Indonesia."Memang sebaiknya, kita segera ambil keputusan ya. Dan tetap menurut saya yang harus menjadi prioritas utama kita dalam keselamatan Warga Negara Indonesia," tegasnya.
(zik)
tulis komentar anda