Optimalkan Belanja Daerah
Senin, 31 Mei 2021 - 05:31 WIB
Optimalkan Belanja Daerah
Optimalisasi belanja daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali mendapat sorotan. Kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merasa gerah setelah melihat pemanfaatan APBD dinilai kurang efektif karena mayoritas habis untuk belanja pegawai atau membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, apabila belanja APDB tersebut disalurkan untuk belanja infrastruktur atau belanja yang menyasar masyarakat langsung, hal tersebut akan membantu efektivitas belanja pemerintah pusat. Pasalnya, porsi belanja daerah berkontribusi sekitar 30% dalam menopang belanja pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sorotan terhadap efektivitas belanja daerah yang disampaikan bendahara negara itu wajar adanya mengingat selama ini banyak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi ditengarai lebih senang menyimpan dana transfer daerah maupun dari sumber lainnya di perbankan. Sri Mulyani menyebutkan, per April 2021, dana pemerintah daerah yang terparkir di bank mencapai Rp194,5 triliun, cenderung naik dalam tiga bulan terakhir. Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya yakni Maret 2021, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan mencapai Rp182 triliun.
Kondisi ini sempat mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2021 pada awal Mei lalu. Saat itu Jokowi mengingatkan kepada peserta Musrenbang yang diikuti oleh para kepala daerah agar segera membelanjakan APBD demi memacu permintaan dan konsumsi masyarakat. Belanja yang dimaksud antara lain melalui bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19, program padat karya, dan pengeluaran pemerintah lainnya.
Peringatan pentingnya mempercepat realiasi belanja daerah ini sangat mendesak mengingat kebiasaan mengendapkan dana di perbankan ini terjadi setiap tahun. Sehingga, harus ada upaya dari pemerintah pusat untuk terus mengingatkan atau jika memungkinkan harus diberikan reward and funishment agar pemda lebih termotivasi dalam mempercepat realisasli belanja. Perihal dorongan agar belanja daerah semakin massif juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Musrenbang yang lalu. Dia bahkan dengan tegas meminta kepada Menteri Keuangan agar menunda transfer daerah untuk pemerintah daerah yang masih punya sisa APBD di perbankan. Alasannya, Tito ingin agar daerah terkait bisa memaksimalkan belanja sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi lebih cepat.
Sorotan terhadap efektivitas belanja daerah yang disampaikan bendahara negara itu wajar adanya mengingat selama ini banyak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi ditengarai lebih senang menyimpan dana transfer daerah maupun dari sumber lainnya di perbankan. Sri Mulyani menyebutkan, per April 2021, dana pemerintah daerah yang terparkir di bank mencapai Rp194,5 triliun, cenderung naik dalam tiga bulan terakhir. Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya yakni Maret 2021, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan mencapai Rp182 triliun.
Kondisi ini sempat mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2021 pada awal Mei lalu. Saat itu Jokowi mengingatkan kepada peserta Musrenbang yang diikuti oleh para kepala daerah agar segera membelanjakan APBD demi memacu permintaan dan konsumsi masyarakat. Belanja yang dimaksud antara lain melalui bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19, program padat karya, dan pengeluaran pemerintah lainnya.
Peringatan pentingnya mempercepat realiasi belanja daerah ini sangat mendesak mengingat kebiasaan mengendapkan dana di perbankan ini terjadi setiap tahun. Sehingga, harus ada upaya dari pemerintah pusat untuk terus mengingatkan atau jika memungkinkan harus diberikan reward and funishment agar pemda lebih termotivasi dalam mempercepat realisasli belanja. Perihal dorongan agar belanja daerah semakin massif juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Musrenbang yang lalu. Dia bahkan dengan tegas meminta kepada Menteri Keuangan agar menunda transfer daerah untuk pemerintah daerah yang masih punya sisa APBD di perbankan. Alasannya, Tito ingin agar daerah terkait bisa memaksimalkan belanja sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi lebih cepat.
Lihat Juga :