Tata Kelola Bencana dan Penguatan BNPB
Kamis, 20 Mei 2021 - 05:35 WIB
Transdisiplin Sains
Pada forum diskusi yang diadakan di kantor CSIS pada 11 Desember 2018, Surono, ahli vulkanologi berpendapat, "Jika ada seorang yang akan menjadi profesor gunung api, maka harus pernah meneliti di Indonesia." Pesan pertama yang ingin disampaikan adalah Indonesia merupakan negara paling kaya gunung api di dunia, termasuk yang tergolong aktif. Pesan kedua adalah bahwa masih sangat terbatas ahli yang mau menekuni dan mempelajari setiap karakter gunung api tersebut.
Jika dicermati, makna dari pesan “Mbah Rono” tersebut adalah kita butuh banyak orang dengan beragam ilmu dalam mengungkap informasi tentang gunung api, sehingga dengan begitu bisa diupayakan mitigasi yang baik dengan aneka inovasi.
Secara holistis, luas sekali dimensi ilmu yang diperlukan untuk mitigasi bencana, dari geologi, oseanografi, vulkanologi, topografi dan sosial budaya, serta meteorologi. Dalam hal kebencanaan, yang diperlukan adalah sense terhadap upaya mitigasi bencana. Begitu juga kebutuhan ilmu dan teknologi untuk adaptasi agar dampak dan risiko bencana dapat diminimalkan.
Begitu juga saat kejadian dan pascabencana, perlu ilmu tentang struktur ekosistem, bangunan yang tahan bencana, serta kemampuan masyarakat memulihkan trauma pascagempa. Belum lagi potensi bencana sosial akibat teknologi informasi, akibat keterbatasan pendidikan, dan kekurangan gizi akibat ketimpangan penghasilan, akibat akses yang jauh dan pendapatan. Kompleksitas ini cukup untuk menggambarkan bahwa kebencanaan bukan sekadar tanggap darurat, tapi satu kesatuan sistem yang memerlukan beragam ilmu, beragam tingkat lembaga dan jenis teknologi dan inovasi, beragam pendekatan dan beragam kepakaran.
Perlu dipahami bahwa keberhasilan kita dalam meminimalkan risiko, dampak, bencana akan memberikan rasa aman bagi investor dalam berinvestasi. Untuk itu, penting dan sangat mendesak melakukan penguatan kelembagaan BNPB, bukan mengerdilkannya. Penulis berpandangan seharusnya kelembagaan BNPB harus dinaikkan setingkat menteri, bukan melalui perpres.
Afirmasi Kebijakan
Masa kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo seharusnya dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh apabila risiko dan dampak bencana bisa diminimalkan. Meminimalisasi risiko dan dampak bencana harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Kegagalan deteksi tsunami Palu dan Selat Sunda adalah bagian dari pembelajaran yang tidak boleh lagi terjadi. Setiap lembaga atau badan merasa benar dengan data dan mekanisme serta gaya kerja masing-masing.
Pada forum diskusi yang diadakan di kantor CSIS pada 11 Desember 2018, Surono, ahli vulkanologi berpendapat, "Jika ada seorang yang akan menjadi profesor gunung api, maka harus pernah meneliti di Indonesia." Pesan pertama yang ingin disampaikan adalah Indonesia merupakan negara paling kaya gunung api di dunia, termasuk yang tergolong aktif. Pesan kedua adalah bahwa masih sangat terbatas ahli yang mau menekuni dan mempelajari setiap karakter gunung api tersebut.
Jika dicermati, makna dari pesan “Mbah Rono” tersebut adalah kita butuh banyak orang dengan beragam ilmu dalam mengungkap informasi tentang gunung api, sehingga dengan begitu bisa diupayakan mitigasi yang baik dengan aneka inovasi.
Secara holistis, luas sekali dimensi ilmu yang diperlukan untuk mitigasi bencana, dari geologi, oseanografi, vulkanologi, topografi dan sosial budaya, serta meteorologi. Dalam hal kebencanaan, yang diperlukan adalah sense terhadap upaya mitigasi bencana. Begitu juga kebutuhan ilmu dan teknologi untuk adaptasi agar dampak dan risiko bencana dapat diminimalkan.
Begitu juga saat kejadian dan pascabencana, perlu ilmu tentang struktur ekosistem, bangunan yang tahan bencana, serta kemampuan masyarakat memulihkan trauma pascagempa. Belum lagi potensi bencana sosial akibat teknologi informasi, akibat keterbatasan pendidikan, dan kekurangan gizi akibat ketimpangan penghasilan, akibat akses yang jauh dan pendapatan. Kompleksitas ini cukup untuk menggambarkan bahwa kebencanaan bukan sekadar tanggap darurat, tapi satu kesatuan sistem yang memerlukan beragam ilmu, beragam tingkat lembaga dan jenis teknologi dan inovasi, beragam pendekatan dan beragam kepakaran.
Perlu dipahami bahwa keberhasilan kita dalam meminimalkan risiko, dampak, bencana akan memberikan rasa aman bagi investor dalam berinvestasi. Untuk itu, penting dan sangat mendesak melakukan penguatan kelembagaan BNPB, bukan mengerdilkannya. Penulis berpandangan seharusnya kelembagaan BNPB harus dinaikkan setingkat menteri, bukan melalui perpres.
Afirmasi Kebijakan
Masa kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo seharusnya dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh apabila risiko dan dampak bencana bisa diminimalkan. Meminimalisasi risiko dan dampak bencana harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Kegagalan deteksi tsunami Palu dan Selat Sunda adalah bagian dari pembelajaran yang tidak boleh lagi terjadi. Setiap lembaga atau badan merasa benar dengan data dan mekanisme serta gaya kerja masing-masing.
Lihat Juga :