Idul Fitri, Kubu KLB Sarankan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi hingga Moeldoko
Selasa, 18 Mei 2021 - 07:01 WIB
Pihak Moeldoko mengungkapkan, dalam suasana Lebaran Idul Fitri, seharusnya bisa dimanfaatkan SBY dan AHY untuk minta maaf ke Presiden Jokowi hingga Kepala KSP. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pihak Moeldoko mengungkapkan, dalam suasana Lebaran Idul Fitri 2021 ini, seharusnya bisa dimanfaatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk minta maaf ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), serta Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Baca juga: Tim Hukum AHY Menang Telak 4-0 Lawan Pendukung Moeldoko
"Karena SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko yang berada dibalik konflik internal Partai Demokrat," kata Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko, Muhammad Rahmad, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Soal Palestina, Pihak Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY
Menurut Rahmad, faktanya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara itu diselenggarakan oleh Kader Partai Demokrat, dibiayai secara tanggung renteng oleh Kader Demokrat dan sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.
"Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat," ungkap dia.
Baca juga: Tim Hukum AHY Menang Telak 4-0 Lawan Pendukung Moeldoko
"Karena SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar yang menuduh Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna dan KSP Moeldoko yang berada dibalik konflik internal Partai Demokrat," kata Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko, Muhammad Rahmad, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Soal Palestina, Pihak Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY
Menurut Rahmad, faktanya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara itu diselenggarakan oleh Kader Partai Demokrat, dibiayai secara tanggung renteng oleh Kader Demokrat dan sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Kemenkumham, apalagi melibatkan Presiden Jokowi.
"Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat," ungkap dia.
Lihat Juga :