Pernyataan Jokowi Soal TWK Tutup Hasrat Pimpinan KPK Singkirkan Novel Baswedan Cs
Selasa, 18 Mei 2021 - 05:59 WIB
Analis Komunikasi Politik Unuversitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi soal hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) patut diapresiasi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ASN tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes.
Terkait hal ini, Analis Komunikasi Politik Unuversitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa pernyataan Jokowi itu tentu patut diapresiasi. Sebab, TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan.
"Ke-75 karyawan KPK yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah. Sebab, alat tes (instrumen) yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang. Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya," ujar Jamil kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Jadi, kata Jamil, pernyataan Jokowi ini setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan Pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawan KPK.
Selain itu, kata dia, pernyataan Presiden Jokowi juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas Korupsi. KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengawasi korupsi.
"Harapan itu setidaknya dapat kita sematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Dengan Penyidik Senior KPK Novel Bawesdan dan kawan-kawan tetap berada di lembaga antirasuah itu, Jamil menambahkan diharapkan dapat memberi efek getar kepada pihak-pihak gemar korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Mereka ini memang harus segera dikandangkan ke KPK sehingga memberi peringatan kepada para oligarki untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang gemar KKN," pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Lihat Juga: KPK Verifikasi Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bansos Gubernur Kalteng Rp547,89 miliar
Terkait hal ini, Analis Komunikasi Politik Unuversitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa pernyataan Jokowi itu tentu patut diapresiasi. Sebab, TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan.
"Ke-75 karyawan KPK yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah. Sebab, alat tes (instrumen) yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang. Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya," ujar Jamil kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).
Jadi, kata Jamil, pernyataan Jokowi ini setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan Pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawan KPK.
Selain itu, kata dia, pernyataan Presiden Jokowi juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas Korupsi. KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengawasi korupsi.
"Harapan itu setidaknya dapat kita sematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Dengan Penyidik Senior KPK Novel Bawesdan dan kawan-kawan tetap berada di lembaga antirasuah itu, Jamil menambahkan diharapkan dapat memberi efek getar kepada pihak-pihak gemar korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Baca Juga
"Mereka ini memang harus segera dikandangkan ke KPK sehingga memberi peringatan kepada para oligarki untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang gemar KKN," pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Lihat Juga: KPK Verifikasi Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bansos Gubernur Kalteng Rp547,89 miliar
(kri)
tulis komentar anda