Kerap Ralat Data Gempa, BMKG: Policy Peringatan Dini di Indonesia Bukan Akurasi
Jum'at, 14 Mei 2021 - 17:44 WIB
Namun, kata Dwikorita, untuk kepentingan keselamatan harus dikeluarkan lebih dahulu, sehingga policy yang penting adalah skenario terburuk. “Sehingga kita keluarkan lebih dahulu pada menit ke-3 ya, stabil itu setelah menit ke-15 baru di-update. Jadi bukan diralat yang di-update karena katakan pada menit ke-3 sudah terkumpul data dari beberapa sensor 20 sensor pada menit ke-3. Tetapi kalau menunggu menit 15, ratusan ratusan sensor sudah masuk.”
“Nah, kenapa kita harus mengambil menit ketiga karena kecepatan itu lebih penting. Kalau kita menunggu menit ke-15, korbannya sudah terlalu banyak. Apalagi kan ini untuk deteksi tsunami. Di USGS tidak memberikan peringatan dini tsunami, Jerman juga tidak memberikan peringatan dini tsunami,” kata Dwikorita.
Tetapi, kata Dwikorita, di Jepang, Indonesia, Australia, dan India mereka harus memberikan magnitudo dihitung stabil pada menit ke-15. “Tsunami bisa datang pada menit ke-2. Jadi tidak ada gunanya istilah peringatan dini kalau menunggu stabil pada menit ke-15.”
“Nah, kenapa kita harus mengambil menit ketiga karena kecepatan itu lebih penting. Kalau kita menunggu menit ke-15, korbannya sudah terlalu banyak. Apalagi kan ini untuk deteksi tsunami. Di USGS tidak memberikan peringatan dini tsunami, Jerman juga tidak memberikan peringatan dini tsunami,” kata Dwikorita.
Tetapi, kata Dwikorita, di Jepang, Indonesia, Australia, dan India mereka harus memberikan magnitudo dihitung stabil pada menit ke-15. “Tsunami bisa datang pada menit ke-2. Jadi tidak ada gunanya istilah peringatan dini kalau menunggu stabil pada menit ke-15.”
(muh)
Lihat Juga :