Manajemen Risiko Ramadan 1422 H

Kamis, 06 Mei 2021 - 05:05 WIB
Prima Gandhi (Foto: Istimewa)
Prima Gandhi

Dosen Sekolah Vokasi, IPB University

TIDAK terasa kita sudah memasuki pekan terakhir Ramadan 1422 H. Ini berarti dalam hitungan hari umat muslim Indonesia akan merayakan hari raya Idulfitri. Jika sebelum pandemi, pra dan pascahari raya Idulfitri kita selalu menyaksikan fenomena umat muslim di Indonesia berdesak-desakan di stasiun kereta api, mengantre panjang di bandara dan pelabuhan, berjubel di bus antarkota provinsi, maka fenomena tahun ini sepertinya akan berbeda. Hal ini dikarenakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dan adendumnya pada 21 April 2021.

Surat edaran tersebut berisi peniadaan mudik selama Ramadan 1442 H. Sementara adendumnya dikeluarkan mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.



Penerbitan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 beserta adendumnya merupakan bentuk manajemen risiko Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penularan kasus Covid-19 yang sudah tumbuh secara eksponensial. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (12/4/2021) mengonfirmasi jumlah kasus membeludak tinggi di luar ekspektasi. Data WHO (7/4/2021) menunjukkan kasus Covid-19 mencapai 132.046.206 dengan korban meninggal dunia mencapai 2,17 % atau 2.867.242 jiwa di seluruh dunia.

Melihat data ini, WHO mengimbau seluruh warga dunia tetap wajib menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan, dan menaati aturan jarak sosial sambil terus melakukan vaksinasi. Saat ini sekitar 604.032.357 penduduk dunia sudah divaksin menggunakan sembilan jenis vaksin Covid-19 berizin emergency use authorization (UEA).

Dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tertera bahwa pemerintah melarang mudik mulai hari ini, 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sementara adendumnya mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).

Langkah mengeluarkan surat edaran dan adendumnya, menurut penulis, telah mempertimbangkan lima komponen manajemen risiko yaitu penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tanggapan risiko, dan pemantauan.

Selain dengan melarang mudik, ada empat fungsi manajemen risiko yang harus dioptimalisasi untuk menyukseskan pengurangan penyebaran Covid-19 pra dan pasca-Idulfitri 1442 H. Fungsi manajemen risiko yang dimaksud adalah fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.
Halaman :
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More