Tanpa Disiplin Prokes, Efektivitas Larangan Mudik Diragukan

Kendati pemerintah akan memberlakukan penyekatan di 333 titik dan sanksi putar balik yang efektif pada 6-17 Mei 2021, kata dia, antusias masyarakat untuk tetap melakukan mudik tidak akan sepenuhnya terbendung. Terlebih bukan tidak mungkin masih banyak "jalan tikus" atau rute alternatif yang bisa dilalui pemudik untuk pulang kampung.

Menurut Hardjuno, pemberlakuan aturan larangan mudik akan efektif oleh sebagian besar masyarakat yang berstatus aparatur negeri sipil (ASN), pegawai BUMN, anggota TNI/Polri beserta keluarganya. "Tetapi untuk masyarakat umum, kebijakan melarang mudik diyakini kurang mampu berjalan efektif," tandasnya.

Pasalnya, lanjut dia, sejauh ini terdapat pula anggapan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa kebijakan larangan mudik yang notabene bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19, tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk beribadah di masjid dan memperkenankan tempat wisata untuk dibuka kembali.

"Saya harapkan pemerintah tidak pakai standar ganda dalam membuat kebijakan. Satu sisi masyarakat dilarang mudik, tapi sisi lain, tempat wisata dibuka. Ini kan ambigu yang membuat masyarakat tidak patuh," katanya.