Kapolri Akan Bentuk 84 Polsek Baru di 23 Polda

Menurut Asrena Kapolri sekaligus pengarah tim Posko Presisi, Irjen Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, peran polsek saat ini ditekankan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi harkamtibmas dengan mempedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu. Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal 23 Maret 2021.

Hingga saat ini, seluruh polda dan polres telah melakukan inventarisasi hingga 30% dari seluruh Polsek yang direstrukturisasi. “Capaian ini sangat signifikan, karena personil reserse nantinya hanya akan melakukan penyidikan di tingkat Polres setempat. Sedangkan kekuatan personel di tingkat polsek akan dikerahkan untuk kegiatan Harkamtibmas,” jelasnya.

Namun demikian, masyarakat tetap dapat melakukan pelaporan kepolisian di tingkat polsek kemudian berkas laporan kepolisian nantinya dilimpahkan ke tingkat polres. Sehingga, petugas yang melakukan penyidikan nantinya datang dari polres. “Dengan kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri, diharapkan akan membangun sinergi di wilayah hukum dengan mengedepankan Harkamtibmas, atau preventif dan preemptif dalam penegakkan hukum. Sedangkan jika memang terjadi pelanggaran hukum, akan dilakukan penyidikan secara terpadu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Brigjen Pol Slamet Uliandi selaku Ketua Posko Presisi menerangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memiliki empat peta jalan transformasi Polri dalam kepemimpinannya, yaitu transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Adapun dalam transformasi organisasi memiliki empat program utama, yakni penataan kelembagaan; perubahan sistem dan metode organisasi; menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0; dan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0.