Dukungan PDIP dan PBNU ke Nadiem Makarim Diyakini Bukan Tanpa Syarat
Senin, 26 April 2021 - 15:47 WIB
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristyanto.
"Dalam pertemuan itu, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa," tutur Karyono.
"Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Dimana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," sambung dia. Baca juga: Kunjungi Megawati, Secara Politis Posisi Nadiem Makarim Aman di Kabinet
Dengan demikian, menurut Karyono, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. Dalam perspektif PDIP, mantan peneliti LSI Denny JA itu menduga syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam Sistem Pendidikan Nasional.
"Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem. PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," terangnya.
"Dalam pertemuan itu, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa," tutur Karyono.
"Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Dimana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," sambung dia. Baca juga: Kunjungi Megawati, Secara Politis Posisi Nadiem Makarim Aman di Kabinet
Dengan demikian, menurut Karyono, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. Dalam perspektif PDIP, mantan peneliti LSI Denny JA itu menduga syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam Sistem Pendidikan Nasional.
"Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem. PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," terangnya.
Lihat Juga :